Pemerintah resmi membuka skema pinjaman daerah melalui PMK 11/2026 yang mulai diberlakukan pada 16 Maret 2026. Aturan ini menjadi instrumen dalam memperkuat pelaksanaan kebijakan fiskal nasional (KFN), khususnya untuk mendorong pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi.
PMK ini menegaskan bahwa pemerintah dapat memberikan pinjaman daerah melalui lembaga keuangan bank maupun nonbank yang ditugaskan secara khusus.
Skema Pinjaman Daerah dalam PMK 11/2026
PMK 11/2026 mengatur skema pinjaman daerah secara lebih terstruktur, mulai dari sumber dana hingga bentuk pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh pemda.
Sumber pembiayaan:
- Berasal dari lembaga keuangan bank (LKB)
- Berasal dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB) yang ditugaskan pemerintah
- Penugasan dilakukan melalui mekanisme persetujuan Menteri Keuangan
Bentuk pinjaman:
- Pinjaman konvensional
- Pinjaman berbasis prinsip syariah sesuai ketentuan DSN-MUI
Jenis pinjaman:
- Pinjaman kegiatan, yaitu pembiayaan berbasis proyek infrastruktur dengan penarikan dana bertahap sesuai progres
- Pinjaman tunai, yaitu pembiayaan berbasis program yang pencairannya mensyaratkan capaian tertentu
Skema ini dirancang agar fleksibel namun tetap terarah pada pelaksanaan kebijakan fiskal nasional yang mengacu pada RPJMN, APBN, dan kebijakan presiden.
Fokus Penggunaan: Infrastruktur dan Dampak Ekonomi
Penggunaan pinjaman daerah dalam PMK ini secara tegas diarahkan untuk pembangunan infrastruktur milik pemda.
- Kriteria infrastruktur yang dibiayai:
- Tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah
- Menjadi objek pembiayaan perusahaan pembiayaan infrastruktur (khusus LKBB)
- Cakupan pembiayaan:
- Pembangunan infrastruktur oleh pemda
- Proyek yang dikelola BUMD melalui penerusan pinjaman atau penyertaan modal
- Refinancing proyek infrastruktur yang sudah berjalan
- Manfaat yang diharapkan:
- Meningkatkan pendapatan daerah (langsung maupun tidak langsung)
- Menghemat belanja APBD
- Memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat
Ketentuan ini menegaskan bahwa pinjaman tidak sekadar menambah utang, tetapi harus berdampak nyata terhadap ekonomi daerah.
Syarat Pemda: Administratif hingga Kesehatan Fiskal
PMK 11/2026 menetapkan persyaratan yang cukup ketat bagi pemda agar tetap menjaga keberlanjutan fiskal.
- Persyaratan administrasi:
- Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD)
- Laporan keuangan 3 tahun terakhir yang diaudit BPK
- Persetujuan DPRD
- Studi kelayakan atau proposal program
- Persyaratan keuangan:
- Total utang maksimal tidak melebihi 75% dari pendapatan bebas APBD tahun sebelumnya
- Rasio kemampuan pengembalian utang minimal 2,5
- Mematuhi batas defisit APBD sesuai ketentuan
- Persyaratan kelayakan:
- Proyek menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, atau penerimaan daerah
- Untuk pinjaman tunai, program harus mendorong reformasi dan peningkatan tata kelola
Persyaratan ini menunjukkan bahwa pemerintah menekankan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman daerah.
Baca Juga: Tata Cara Pengajuan Pinjaman Bank oleh Koperasi Merah Putih
Kriteria Lembaga Penyalur dan Mekanisme Penugasan
Tidak semua lembaga keuangan dapat menyalurkan pinjaman daerah. PMK ini mengatur kriteria ketat bagi LKB/LKBB:
- Kriteria utama:
- Berbentuk PT dengan mayoritas saham milik pemerintah/pemda
- Memiliki kecukupan modal
- Berpengalaman dalam pembiayaan infrastruktur daerah
- Memiliki rating minimal AA
- Kriteria tambahan:
- Memiliki unit khusus pembiayaan publik
- Menerapkan prinsip ESG
- Opini audit WTP selama 3 tahun terakhir
- Mekanisme penugasan:
- Lembaga mengajukan permohonan ke Menteri Keuangan
- Dilakukan evaluasi oleh DJPK
- Penetapan dilakukan melalui keputusan menteri
Dengan mekanisme ini, pemerintah memastikan hanya lembaga yang kredibel yang dapat terlibat dalam skema pembiayaan daerah.
Mekanisme Pengajuan hingga Pencairan Pinjaman
Proses pinjaman daerah juga diatur secara rinci dalam PMK 11/2026.
- Tahapan utama:
- Pemda mengajukan proposal kepada LKB/LKBB
- Lembaga melakukan evaluasi maksimal 15 hari kerja
- Jika disetujui, dilakukan penandatanganan perjanjian
- Isi perjanjian minimal:
- Nilai dan jangka waktu pinjaman
- Suku bunga atau imbal hasil
- Jadwal pembayaran
- Sanksi dan mekanisme penyelesaian sengketa
- Pencairan dana:
- Dilakukan melalui pemindahbukuan ke rekening kas daerah
Menariknya, suku bunga pinjaman mengacu pada imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN), dan dapat bersifat lebih rendah (konsesional) untuk daerah dengan kapasitas fiskal terbatas.
Ada Skema Subsidi Bunga dari Pemerintah
Dalam kondisi tertentu, pemerintah juga dapat memberikan subsidi bunga pinjaman daerah.
- Ketentuan utama:
- Diberikan untuk pinjaman dengan bunga konsesional
- Diusulkan oleh lembaga keuangan
- Ditetapkan oleh Menteri Keuangan
- Mekanisme pembayaran:
- Dilakukan setiap triwulan
- Berdasarkan tagihan dari lembaga penyalur
Kebijakan ini menjadi insentif tambahan agar pemda tetap mampu mengakses pembiayaan tanpa terbebani bunga tinggi.
Skema Pengamanan: Pemotongan DAU/DBH jika Gagal Bayar
Sebagai bentuk mitigasi risiko, PMK 11/2026 juga mengatur mekanisme jika pemda gagal memenuhi kewajiban pembayaran.
- Langkah yang dilakukan:
- Pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH)
- Dilakukan oleh pemerintah pusat
- Prosesnya:
- Lembaga keuangan melaporkan keterlambatan
- Dilakukan rekonsiliasi dengan pemda
- Menteri menetapkan pemotongan melalui keputusan resmi
Bahkan, jika pemotongan tidak mencukupi, pemerintah dapat memberikan dukungan pendanaan terlebih dahulu untuk menutup kewajiban tersebut.
Baca Juga: Mengenal Dana Bagi Hasil Pajak
FAQ Seputar Pinjaman Daerah dalam PMK 11/2026
1. Apa itu PMK 11/2026?
PMK 11/2026 adalah peraturan yang mengatur skema pinjaman daerah untuk mendukung pelaksanaan kebijakan fiskal nasional, dengan sumber pembiayaan dari lembaga keuangan bank maupun nonbank.
2. Siapa saja yang bisa mengajukan pinjaman daerah?
Pemerintah daerah (pemda) dapat mengajukan pinjaman sepanjang memenuhi persyaratan administrasi, kondisi keuangan, dan kelayakan program atau kegiatan yang diatur dalam PMK 11/2026.
3. Pinjaman daerah digunakan untuk apa?
Pinjaman daerah difokuskan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur milik pemda, termasuk proyek yang dikelola BUMD serta refinancing proyek yang sudah berjalan.
4. Apa saja jenis pinjaman daerah yang tersedia?
Terdapat dua jenis pinjaman, yaitu pinjaman kegiatan (berbasis proyek) dan pinjaman tunai (berbasis program), yang dapat diberikan secara konvensional maupun syariah.
5. Apa risiko jika pemda tidak mampu membayar pinjaman?
Jika pemda gagal membayar kewajiban, pemerintah pusat dapat melakukan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) untuk menutupi kewajiban tersebut.
