Rumah tangga keluarga adalah peran penting ekonomi selaku pelaku ekonomi yang mana merupakan sekelompok masyarakat yang memiliki kegiatan konsumsi baik barang maupun jasa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu bagaimanakah pengenaan pajak bagi setiap rumah tangga keluarga? Yuk simak artikel dibawah ini.
Secara umum pajak yang dikenakan kepada rumah tangga keluarga adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang mana berkaitan dengan kepemilikan tanah serta bangunan seperti rumah yang ditempati sebagai tempat tinggal yang dipungut setiap tahun sesuai dengan NJOK.
Selain itu, pajak yang ditanggung setiap rumah tangga keluarga yaitu Pajak Penghasilan (PPh) bagi setiap anggota rumah tangga keluarga yang memiliki penghasilan. Rumah tangga keluarga memiliki peran menjadi produsen, supplier, konsumen, distribusi.
Dalam hal ini rumah tangga produsen berkewajiban untuk membayar pajak dari kegiatan usaha yang dikerjakan kepada pemerintah serta pajak ini juga dibayarkan oleh rumah tangga konsumen atas kegiatan konsumsi yang dilakukan seperti halnya PPN, PBB dan Pajak Penghasilan atas gaji dan upah yang telah diperoleh. Rumah tangga distribusi juga akan membayar pajak atas hasil yang telah diperoleh dari kegiatan yang telah dilakukan misalnya melakukan perdagangan.
Pajak yang Harus Ditanggung Oleh Setiap Rumah Tangga Keluarga
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PPN merupakan jenis pajak tidak langsung yang dikenakan atas barang ataupun jasa yang menyebabkan adanya pertambahan nilai. Dimana dalam peredarannya dapat dilakukan oleh rumah tangga konsumen ke produsen.
Pajak Penghasilan (PPh)
PPh atau Pajak Penghasilan merupakan pengenaan pajak atas bertambahnya suatu nilai ekonomis yang telah diterima oleh wajib pajak. Pajak yang dikenakan dapat terdiri dari penghasilan atas upah dan gaji, tunjangan, honorarium, dan penerimaan lainnya yang menyebabkan adanya pertambahan nilai ekonomis yang berhubungan dengan jasa maupun kegiatan yang dilakukan suatu rumah tangga keluarga.
Baca juga Suami Meninggal, Cek Aturan NPWP dan Tunggakan Pajaknya
Pajak Barang Mewah
Pajak barang mewah atau yang sering disebut dengan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) merupakan suatu pajak yang dibebankan atas barang mewah yang dimiliki oleh setiap rumah tangga keluarga dan dikenakan pada saat pengadaan atas barang mewah tersebut. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) ini hanya dikenakan satu kali pemungutan pajak saja yaitu pada saat barang tersebut diserahkan.
Bea Materai
Bea materai merupakan suatu pajak yang dikenakan atas adanya dokumen yang sifatnya digunakan untuk pengadilan maupun dokumen yang bersifat perdata atau yang dianggap suatu objek bea materai sesuai dengan undang-undang bea materai. Dokumen yang dikenakan pajak bea materai misalnya yaitu dokumen mengenai suatu kontrak, dokumen perjanjian, Nilai bea materai yang berlaku saat ini yaitu Rp10.000,00. Sering kali setiap rumah tangga keluarga menggunakan bea materai untuk melengkapi suatu dokumen yang dimilikinya untuk menunjang suatu kegiatan rumah tangga keluarga tersebut.
Baca juga Hibah Orang Tua Bukan Objek Pajak, Tetap Dilaporkan Dalam SPT
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Salah satu jenis yang secara umum dikenakan kepada rumah tangga keluarga adalah pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan pajak yang harus dibayarkan atas tanah dan bangunan tempat tinggal suatu rumah tangga keluarga tersebut yang mana memberikan keuntungan. Besaran tarif dari pajak bumi dan bangunan disesuaikan dengan keadaan dari objek bumi dan bangunan yang dimiliki karena sifatnya adalah kebendaan.
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang merupakan salah satu hak dari suatu daerah hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah. Pajak daerah dan retribusi merupakan suatu kewajiban yang memang harus dibayarkan kepada daerah yang terutang. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentunya tidak memberikan imbalan secara langsung melainkan digunakan untuk kepentingan umum masyarakat daerah setempat.
Setiap pajak yang dikenakan kepada setiap rumah tangga keluarga tentunya tidak boleh dilupakan, karena pembayaran pajak akan memberikan dampak yang baik untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Pembangunan di Indonesia tentunya tidak terlepas dari pendapatan atas pemungutan pajak di Indonesia.
