Rangkuman Tanya Jawab Webinar Pajakku x DJP: Program Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi (PPSA)

Webinar Pajakku x DJP bertajuk “Program Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi (PPSA)” telah diselenggarakan pada Rabu, 04 November 2026, pukul 09.00–11.30 WIB secara live melalui Zoom dan YouTube Pajakku.

DJP memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk mengajukan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PPSA). Bersamaan dengan itu, pemerintah juga telah merilis ketentuan baru terkait prosedur Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, hingga Pembatalan di Bidang Perpajakan. Webinar ini membahas secara komprehensif mengenai pokok-pokok perubahan regulasi dalam PMK-71/2026, fasilitas PPSA berdasarkan pedoman KEP-239/PJ/2026, hingga persyaratan kelayakan dan tata cara praktis memanfaatkan program PPSA.

Sesi edukasi ini dipandu langsung oleh narasumber ahli dari Tim Penyuluh P2Humas DJP, yaitu Timon Pieter, S.S.T. Ak., M.E.; Agus Wahyudi, S.E., M.M.; Rahmatullah Barkat. M, S.Ak.; dan Yoyon Hardhianto, S.Ak., M.M., bersama narasumber internal Pajakku, Fernando Siahaan, PhD.

Bagi Anda yang melewatkan sesi live tersebut, rekaman webinar dapat disaksikan kembali melalui tautan YouTube berikut:

Berikut ini turut kami rangkum pertanyaan peserta yang belum sempat terjawab secara langsung dalam sesi webinar, lengkap dengan jawaban yang disusun berdasarkan materi dan pembahasan dalam acara tersebut.

Disclaimer: Tanggapan ini disusun semata-mata berdasarkan penafsiran kami atas ketentuan perpajakan yang berlaku dan informasi terbatas sebagaimana tercermin dalam pertanyaan. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran atau pertentangan antara isi tanggapan ini dengan peraturan perundang-undangan, maka yang berlaku dan mengikat adalah ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

1. Dokumen dan Contoh Surat untuk Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi

Penanya: EUNIKE HARLIANTI Perusahaan: PT RHINO INDONESIA  

Pertanyaan: Terkait penghapusan sanksi administrasi, apa saja surat yang dilampirkan & bagaimana cara mendapatkan draft surat nya ? 

Jawaban: Untuk mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, Wajib Pajak perlu menyiapkan dokumen sebagai berikut: 

Surat permohonan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa Wajib Pajak.

Salinan SKP atau STP yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasinya. 

Bukti pembayaran pokok pajak dan jumlah sanksi yang disetujui Wajib Pajak. 

Surat pernyataan tidak mengajukan gugatan dan/atau upaya hukum lainnya, yang ditandatangani di atas meterai oleh Wajib Pajak orang pribadi atau Wakil Wajib Pajak badan. 

Surat permohonan pencabutan gugatan dan/atau upaya hukum lainnya, apabila sebelumnya telah diajukan. 

Surat pernyataan bahwa sanksi administrasi timbul karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak, yang ditandatangani di atas meterai oleh Wajib Pajak orang pribadi atau Wakil Wajib Pajak badan. Catatan: Dokumen yang wajib dilampirkan disesuaikan dengan jenis permohonan dan kondisi Wajib Pajak. Format atau contoh surat dapat diperoleh dari lampiran PMK Nomor 118 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 71 Tahun 2026, serta KEP-239/PJ/2026. 

2. Pengajuan PPSA di Coretax untuk STP yang Tidak Muncul di Menu Permohonan 

Penanya: DWI HERU SUCAHYO 

Pertanyaan: BILA MENGAJUKAN PENGURANGAN BAHKAN PENGHAPUSAN MENGGUNAKAN FORM APA DAN KALAU VIA CORETAX STP TERSEBUT TIDAK MUNCUL DI PENGAJUAN TAPI ADA DI BUKU BESAR APAKAH MASIH BISA DIAJUKAN VIA CORETAX DAN BAGAIMANA CARANYA? (CASE SAYA INI TERKAIT DENDA TIDAK BAYAR PPH 25/29 TAHUN 2017 (SAYA TIDAK BAYAR KARENA TIDAK ADA KEGIATAN OPERASIONAL PERUSAHAAN SAMA SEKALI PERUSAHAAN BARU BERDIRI) 

Jawaban: Apabila STP tersebut tercatat dalam Buku Besar Wajib Pajak, tetapi tidak muncul pada menu pengajuan permohonan di Coretax, sebaiknya Bapak/Ibu menghubungi petugas KPP terdaftar untuk meminta pengecekan data STP dan bantuan proses pengajuan permohonan. 

3. Pengajuan PPSA atas STP Bunga Pasal 8 Ayat (2) UU KUP dan Kewajiban Pelunasan Sanksi 

Penanya: Ahlim Purnama Perusahaan: Konsultindo Artha Persada 

Pertanyaan: Apakah STP PPh Tahun Pajak 2022 milik Wajib Pajak orang pribadi, yang terbit 8 Okt 2026, berupa bunga Pasal 8(2) KUP atas pembetulan SPT Tahunan yang menyebabkan pajak terutang lebih besar (pokok pajak sudah dibayar), dapat diajukan pengurangan/penghapusan sanksi melalui PSA? Dan apakah harus dibayar dulu sebelum jatuh tempo? 

Jawaban: Jika pokok pajak telah dilunasi sebelum 8 Oktober 2026, Bapak/Ibu dapat mengajukan pengurangan sebesar 90% dengan membayar 10% dari sanksi paling lambat 31 Desember 2026, sepanjang persyaratan lainnya terpenuhi.

4. Kriteria STP yang Tidak Dapat Dikurangkan atau Dihapuskan melalui PPSA 

Penanya: VINARLDO Perusahaan: PT SUKSES MAKMUR JAYA 

Pertanyaan: Apa kriteria spesifik dari STP yang tidak dapat dihapus/dikurangkan melalui PSA ini 

Jawaban: 

STP yang tidak memenuhi persyaratan periode penerbitan, pembayaran, atau penyetoran pajak yang ditentukan. 

STP yang sanksi administrasinya telah dilunasi seluruhnya. Apabila baru dibayar sebagian, pengurangan atau penghapusan hanya dapat diberikan atas sisa sanksi yang belum dibayar. 

STP yang masih terkait dengan gugatan atau upaya hukum lainnya yang belum dicabut. 

STP yang tidak memenuhi persyaratan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24 PMK-118/2024 sebagaimana diubah dengan PMK-71/2026. 

5. Dokumen yang Diunggah untuk Pengajuan PPSA atas STP PPN Masa 

Penanya: Natalia Perusahaan: FAP 

Pertanyaan: Berkas apa perlu di upload di bagian dokumen ya pak? Sya ingin mengajukan utk STP ppn masa atas pokok yg sdh dilunaskn sblm 8 okt. Terima kasih 

Jawaban: Dokumen yang perlu diunggah antara lain: 

Bukti pembayaran pokok pajak dan sanksi administrasi yang disetujui Wajib Pajak. 

Surat pernyataan tidak mengajukan gugatan dan/atau upaya hukum lainnya, yang ditandatangani di atas meterai. 

Surat permohonan pencabutan gugatan dan/atau upaya hukum lainnya, apabila sebelumnya telah diajukan. 

Surat pernyataan bahwa sanksi administrasi timbul karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak, yang ditandatangani di atas meterai. Dokumen yang dilampirkan disesuaikan dengan jenis permohonan dan kondisi Wajib Pajak. 

6. Pilihan Penghapusan 100% atau Pembayaran 10% untuk STP Bunga Pasal 8 Ayat (2a) UU KUP 

Penanya: Wati 

Pertanyaan: apabila saya menerima STP PPh 21 tahun 2022 yg terbit bulan Nov 26 atas bunga ps 8 (2a) pokok sudah kami lunasi tgl 18/06/26 dan sudah pembetulan SPT PPh 21 th 2022 nah yg jadi pertanyaan harus mengajukan yg penghapusan 100% atau bayar 10% penghapusan 90% terima kasih 

Jawaban: Untuk memperoleh PPSA berupa penghapusan sanksi administrasi sebesar 90%, Bapak/Ibu perlu membayar 10% dari jumlah sanksi administrasi dalam STP Pasal 8 ayat (2a) UU KUP paling lambat 31 Desember 2026. 

7. Status Pembayaran STP saat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Belum Diputuskan 

Penanya: Annisa Perusahaan: PT PLN Indonesia Power 

Pertanyaan: Jika memperoleh STP dan mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi, tapi sampai jatuh tempo STP masih belum menerima keputusan atas permohonan pengurangan/penghapusan sanksi tersebut, apakah WP tetap menunggu keputusan dulu baru membayar atau membayar penuh? Jika menunggu keputusan, dimana sudah lewat jatuh tempo STP, apakah akan ada sanksi tambahan? terima kasih. 

Jawaban: Bapak/Ibu sebaiknya menghubungi petugas KPP untuk memastikan status permohonan dan STP tersebut. Sesuai Pasal 36 ayat (1c) dan (1d) UU KUP, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi harus diputuskan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak diterbitkan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan. Namun, pengajuan permohonan tidak otomatis menunda jatuh tempo pembayaran STP. 

8. PPSA atas SKPKB yang Dilunasi dengan SKPLB dan Surat Ketetapan yang Sedang dalam Upaya Hukum 

Penanya: Dias Ningtias Perusahaan: RPR 

Pertanyaan: 

Apakah kompensasi SKPKB dengan SKPLB atas hasil pemeriksaan tahun pajak yg sama, apakah WP tetap dapat mengajukan PSA? 

Apakah surat ketetapan yang sudah masuk ke dalam upaya hukum banding, masih dapat mengajukan PSA dg mencabut banding? 

Jawaban: 

Wajib Pajak dapat melunasi SKPKB dengann menggunakan SKPLB atas hasil pemeriksaan yang sama dan selanjutnya mengakukan PPSA atas sanksi administrative dalam SKPKB tersebut. 

Sesuai dengan Pasal 23 PMK-118/2024 stdd. PMK-71/2026 jo KEP-239/PJ/2026, permohonan PPSA tidak dapat diajukan atas SKP yang diajukan keberatan. 

9. Batas Dua Kali Pengajuan PPSA dan STP yang Telah Daluwarsa Penagihan 

Penanya: Dennis Perusahaan: KJA LDK 

Pertanyaan: Mohon ijin bertanya, terkait batas pengajuan hanya 2 kali itu seperti apa? apa jika ada 10 STP yg bisa diajukan hanya 2 STP? lalu utk STP yg sudah daluwarsa penagihan (5 tahun dari tanggal STP) apa bisa juga diajukan PSA? karena STP tersebut sudah tidak muncul di coretax tapi di sistem KPP masih muncul, sehingga permohonan penghapusan NPWP selalu ditolak karena dinilai masih memilik tunggakan pajak 

Jawaban: 

Batas pengajuan paling banyak 2 (dua) kali sebagaimana diatur dalam Pasal 24 PMK-118/2024 stdd. PMK-71/2026 berlaku untuk masing-masing SKP/STP, bukan untuk keseluruhan SKP/STP. 

Atas tunggakan pajak yang telah melewati 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya STP, sebaiknya dilakukan koordinasi dengan petugas pajak di KPP terdaftar untuk penyelesaiannya. 

10. PPSA atas STP Bunga Pembetulan SPT akibat SP2DK yang Terbit sebelum Berlakunya PMK-71/2026 

Penanya: christanto purwosunu Perusahaan: PT Rodamas 

Pertanyaan: bagaimana jika diterima STP bunga atas pembetulan SPT karena SP2DK sebelum pmk ini berlaku? Apakah masih dapat PSA ini? bagaimana prosedurnya di coretax? tks 

Jawaban: STP atas sanksi administratif berupa bunga Pasal 8 ayat (2) atau (2a) UU KUP dapat diajukan PPSA sesuai dengan KEP-239/PJ/2026, sepanjang memenuhi persyaratan. Besaran pengurangan sanksinya adalah: 

90% apabila Wajib Pajak membayar 10% dari sanksi administratif paling lambat 31 Desember 2026 atau paling lambat 1 bulan sejak STP diterbitkan, sesuai ketentuan. 

75% apabila Wajib Pajak membayar 25% dari sanksi administratif setelah batas waktu tersebut, paling lambat 30 Juni 2027. Tata cara permohonan melalui Coretax dapat dipelajari dalam salindia “Tata Cara Pengajuan Pengurangan & Penghapusan Sanksi Administrasi” pada tautan Materi. 

11. Kepastian Persetujuan PPSA bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Seluruh Persyaratan 

Penanya: Hendi Kurniawan Perusahaan: CV Zona Grup Abadi 

Pertanyaan: Apakah setelah melunasi pokok tunggakan pajak dan telah memenuhi seluruh syarat utk mengikuti PSA, permohonan pasti disetujui? 

Jawaban: Sesuai dengan Diktum Kesatu KEP-239/PJ/2026, Wajib Pajak “diberikan” pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Dengan demikian, sepanjang Wajib Pajak memenuhi seluruh kriteria dan persyaratan, PPSA seyogianya diberikan. 

12. PPSA atas STP Bunga Pasal 8 Ayat (2) UU KUP yang Terbit Tahun 2024 dan Jumlah Permohonan per STP 

Penanya: Denaya Perusahaan: Mitra Energi Buana 

Pertanyaan: Ijin bertanya pak, 

misalnya kami punya STP Bunga psl 8 (2) KUP yang terbit tanggal 12 Agustus 2024, apakah kami bisa ajukan PSA ? 

Untuk pengajuan PSA melalui coretax apakah pengajuannya setiap 1 STP 1 permohonan ? 

Jawaban: 

Wajib Pajak dapat mengajukan PPSA atas STP tersebut dan memperoleh pengurangan sanksi administratif sebesar 90% atau 75%, sesuai dengan waktu pembayaran sebagian sanksi administratif. 

Sesuai dengan Pasal 23 PMK-118/2024 stdd. PMK-71/2026, satu permohonan PPSA diajukan untuk satu SKP/STP. 

13. Jalur Pengajuan PPSA untuk SKPKB yang Telah Disertai Surat Paksa 

Penanya: Fitrianingsih Perusahaan: TDG Consulting 

Pertanyaan: Izin bertanya : SKPKB terbit 6 Jan 2026 ; Surat Paksa terbit 2 Sept 2026 ; bagaimana cara pengajuan nya apakah melalui TPT atau Coretax – adapun dasar pemikiran kami : ” karena kami menggunakan jalur UU KUP Pasal 36 ” 

Jawaban: Pengajuan PPSA dilakukan melalui platform Coretax Tata cara permohonan melalui Coretax dapat dipelajari dalam salindia “Tata Cara Pengajuan Pengurangan & Penghapusan Sanksi Administrasi” pada tautan Materi. 

14. PPSA atas STP Bunga Pembetulan SPT Tahunan Badan Tahun 2023 dan 2024 akibat SP2DK 

Penanya: rina Perusahaan: PT. KOTI 

Pertanyaan: untuk STP bunga pasal 8 ayat(2) akibat pembetulan spt tahunan badan 2023 & 2024 karena adanya SP2DK yg mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar,STP terbit tgl 15 Okt 26,apakah bisa mengajukan pengurangan penghapusan sanksi adm sesuai PMK 71 Th 2026 dan KEP 239 2026? 90%? 

Jawaban: Bapak/Ibu dapat mengajukan permohonan PPSA sesuai KEP-239/PJ/2026 dan memperoleh pengurangan sanksi administrasi sebesar 90% atau 75%, bergantung pada waktu pembayaran sanksi administrasi yang disetujui. 

15. PPSA atas Denda dan Bunga dalam STP Hasil Pembetulan SPT setelah SP2DK serta Formulir Pengajuannya 

Penanya: Fery susanto Perusahaan: PT. Gan Kapital 

Pertanyaan: Untuk sangsi administrasi berupa denda dan bunga atas SP2DK apakah atas STP denda dan bunga nya bisa diajukan Penghapusan dan Pengurangan Sangsi Adminitrasi karena pasti ada pembetulan SPT ? Pengajuan Penghapusan dan Pengurangan sangsi administrasi ini apakah ada formulir khusus atau menggunakan formulir yang sudah eksisting ? 

Jawaban: Sanksi administrasi berupa denda dan bunga dalam STP yang timbul akibat pembetulan SPT setelah SP2DK dapat diajukan PPSA sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku. Permohonan diajukan melalui Coretax dengan mengisi formulir yang tersedia. Surat pernyataan yang dilampirkan menggunakan format sesuai Lampiran KEP-239/PJ/2026. 

16. Jenis Sanksi, Jenis Pajak, dan Periode Pengajuan PPSA 

Penanya: amirudin Perusahaan: karya masyarakat mandiri 

Pertanyaan: penghapusan sanki apa aja yang dihapuskan ?apakah ppn,pph 21 atau apa? sampai kapan periodenya? 

Jawaban: Secara umum, seluruh sanksi administrasi terkait pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan basis data dapat diajukan PPSA, kecuali sanksi berdasarkan Pasal 25 ayat (9), Pasal 27 ayat (5d), dan Pasal 27 ayat (5f) UU KUP. Cakupan PPSA meliputi seluruh jenis pajak yang diadministrasikan DJP. PPSA sesuai KEP-239/PJ/2026 berlaku mulai 8 Oktober 2026, dengan batas waktu permohonan paling lambat 1 Oktober 2028, sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku. 

17. PPSA atas Denda Keterlambatan Pelaporan SPT Masa Nihil 

Penanya: Sea S Perusahaan: PT Immanuel 

Pertanyaan: sanksi atas denda telat lapor spt masa tapi nihil tidak ada ya pak? terima kasih🙏 

Jawaban: Sanksi administrasi berupa denda keterlambatan pelaporan SPT Masa berdasarkan Pasal 7 UU KUP, termasuk SPT Nihil, juga dapat diajukan PPSA sesuai KEP-239/PJ/2026. 

18. Pembetulan SPT saat Wajib Pajak Sedang dalam Pemeriksaan 

Penanya: Hary Perusahaan: PT SB INDO 

Pertanyaan: Pak Kalo di PT kami itu di tahun 2023 sedang ada Audit , itu bagaimana kalo semisalnya harus ada pembetulan ..apakah bisa bebas sanksi .. status saat ini masih dalam audit 

Jawaban: Wajib Pajak tidak dapat melakukan pembetulan SPT dalam hal telah dilakukan pemeriksaan. 

19. Batas Dua Kali Pengajuan PPSA untuk STP Hasil Pembetulan SPT yang Permohonannya Ditolak 

Penanya: Kuncoro Aji .M Perusahaan: PT. AJ Central Asia Raya 

Pertanyaan: Ijin bertanya , Kami dapat STP karena pembetulan yang mana tahun 2025 Jan-Juli Coretax masih bermasalah input bukti potong yg dipadankan akhirnya kita lapor nihil tapi setoran sesuai dengan hutang pajaknya, kami lagi proses pengajuan pembatalan STP smp ke 2 namun di tolak2 gimana perihal kompensasi yang sesuai KEP 67 dan gimana penerapan KEP 239 bila ada beberapa STP yang masih proses pengajuan penolakan 

Jawaban: Sesuai dengan Pasal 36 ayat (1a) UU KUP jo. Pasal 24 PMK-118/2024 stdd. PMK-71/2026, permohonan PSA hanya dapat diajukan 2 (dua) kali. 

20. Penegasan Kewenangan KPP Menolak Permohonan PPSA yang Memenuhi Persyaratan 

Penanya: Andra Perusahaan: PT MKU 

Pertanyaan: Izin minta penegasan Pak. Jika semua persyaratan telah sesuai berarti DJP-KPP tidak bisa menolak permohonan PSA dari WP? 

Jawaban: Sesuai dengan Diktum Kesatu KEP-239/PJ/2026, Wajib Pajak “diberikan” pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Dengan demikian, sepanjang Wajib Pajak memenuhi seluruh kriteria dan persyaratan, PPSA seyogianya diberikan. 

21. PPSA atas STP yang Terbit sebelum 8 Oktober 2026 

Penanya: Sinta Rahmayanti Perusahaan: PT DSS 

Pertanyaan: untuk STP yg terbit sebelum tgl 8 Oktober, apakah tidak dapat memanfaatkan fasilitas PSA ini? 

Jawaban: Wajib Pajak dapat mengajukan PPSA sesuai KEP-239/PJ/2026 atas STP yang diterbitkan sebelum 8 Oktober 2026, sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku. 

22. Pembayaran Sebagian Pokok Pajak sebagai Syarat Memperoleh PPSA 

Penanya: Hansen Kant Perusahaan: PT HPI 

Pertanyaan: Apakah jika mendapatkan STP dan baru bisa membayar sebagian 20% dari pokok setelah 1 bulan, apakah masih dapat besaran pengurangan.? 

Jawaban: Secara umum, PPSA sesuai KEP-239/PJ/2026 dapat diajukan atas SKP/STP yang pokok pajaknya telah dilunasi. Dengan demikian, pembayaran sebagian pokok pajak sebesar 20% belum memenuhi persyaratan untuk memperoleh fasilitas PPSA. 

23. Pengurangan Bunga Pasal 8 Ayat (2) UU KUP atas STP Pembetulan SPT Tahunan 2023 yang Terbit pada Masa PPSA 

Penanya: MARINA PARAMITA CRISTIAN Perusahaan: PT. OTA INDONEISA 

Pertanyaan: Pak saat ini kami diterbitkan STP atas pembetulan SPT tahunan 2023, apakah STP tersebut bisa dihapus 100% bunganya? karena terbit saat PSA 

Jawaban: Apabila pajak kurang bayar akibat pembetulan SPT telah dilunasi sebelum 8 Oktober 2026, sanksi administrasi berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU KUP dapat diajukan pengurangan sebesar 90% atau 75%, bergantung pada tanggal pembayaran sanksi administrasi yang disetujui. 

24. Pengajuan PPSA Kedua setelah Permohonan Sebelumnya Ditolak dan Batas Waktu Pengajuan 

Penanya: Khadijah Zhafarina Perusahaan: PT. Anugerah permata asih 

Pertanyaan: Ditahun 2019 saya pernah masuk ke pemeriksaan, lalu ditahun 2021 saya dikenai pemeriksaan dengan denda sekitar 2M. DItahun 2025 saya sudah pernah mengajukan keringana atas bunganya, karena perusahaan merasa tidak sanggup melakukan pembayaran. Namun pengajuan saya ditolak dengan alasan sudah pernah diberi keringanan di tahun 2019. Apakah perusahaan saya bisa melakukan PSA dan mendapatkan pengurangan sanksinya 100% jika saya melunasi pokok? Karena pokok baru saya lakukan pembayaran 3 kali di tahun 2025. 

Terimakasih 

Jawaban: Permohonan PPSA sesuai KEP-239/PJ/2026 wajib memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (3) PMK-118/2024 stdd. PMK-71/2026. Permohonan kedua harus diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman surat keputusan atas permohonan pertama. Berdasarkan informasi tersebut, jangka waktu pengajuan permohonan kedua tampaknya telah terlampaui. Dengan demikian, secara formal permohonan PPSA tidak dapat diajukan apabila permohonan tahun 2025 merupakan permohonan pertama atas sanksi yang sama. 

25. Pengajuan PPSA berdasarkan KEP-239/PJ/2026 setelah Terlanjur Mengajukan Permohonan berdasarkan Pasal 36 UU KUP 

Penanya: Hastuti Rina Perusahaan: PSN 

Pertanyaan: saya sudah terlanjur submit surat untuk pengurangan STP dengan pasal 36 UU KUP sebelum KEP-239/PJ/2026 keluar, apakah sy bisa mengajukan kembali untuk surat permohonan STP dg KEP-239/PJ/2026 ? 

Jawaban: Kami sarankan Bapak/Ibu menunggu keputusan atas permohonan pertama, kemudian mengevaluasi keputusan tersebut sebelum mengajukan permohonan kedua sesuai KEP-239/PJ/2026, dengan memperhatikan persyaratan dan batas waktu pengajuan yang berlaku. Sesuai Pasal 58 PMK-118/2024 sebagaimana diubah dengan PMK-71/2026, jika pencabutan permohonan pertama disetujui, Bapak/Ibu tidak dapat mengajukan kembali permohonan sejenis atas STP yang sama. 

26. Cakupan Periode Penerbitan SKP dan STP yang Dapat Diajukan PPSA 

Penanya: ANTO PURWANTO Perusahaan: BKPP 

Pertanyaan: Apakah penghapusan sanksi administrasi hanya berlaku untuk STP SKPKB yang terbit sebelum 2025 

Jawaban: PPSA sesuai KEP-239/PJ/2026 berlaku atas SKP dan STP yang diterbitkan sebelum 30 Juni 2027, sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku. 

27. Pengajuan Ulang Permohonan PPSA bagi Wajib Pajak yang Belum Membayar 10% Sanksi 

Penanya: Nur Khasanah 

Pertanyaan: kita dapat STP Bunga pasal 9 (2a)tanggal penerbitan 26 oktober 2026 kemudian kita ajukan Permohonan penghapusan sanksi tetapi belum bayar yang sanksi administrastif 10% itu, apakah permohonan penghapusan sanksi diajukan ulang? 

Jawaban: Jika permohonan pertama masih diproses, Bapak/Ibu sebaiknya menunggu Surat Keputusan sebelum mempertimbangkan permohonan kedua. Untuk memperoleh pengurangan 90% berdasarkan KEP-239/PJ/2026, Bapak/Ibu perlu membayar 10% dari sanksi dalam STP paling lambat 31 Desember 2026, dengan syarat pokok pajak telah dilunasi sebelum 8 Oktober 2026. Sesuai Pasal 58 PMK-118/2024 sebagaimana diubah dengan PMK-71/2026, jika pencabutan permohonan pertama disetujui, Bapak/Ibu tidak dapat mengajukan kembali permohonan sejenis atas STP yang sama. 

28. Cara Melihat Tanggal Terbit STP 

Penanya: Gunawan Perusahaan: CV Mira Jaya 

Pertanyaan: Untuk melihat tanggal terbit STP dimana ya Pak? 

Jawaban: Tanggal terbit STP dapat dilihat di bagian kanan atas dokumen, di sebelah nomor STP. 

29. PPSA atas Pembetulan SPT Kedua yang Menimbulkan Kurang Bayar dan Dilunasi sebelum 31 Desember 2026 

Penanya: Isro’ Nurul Badriyah Perusahaan: Top bangunan 

Pertanyaan: Jika sebelum periode PSA sudah melakukan pembetulan SPT kurang bayarnya juga sudah dibayar sebelum periode PSA kemudian pada periode PSA melakukan pembetulan ke 2 dan terjadi kurang bayar lagi sudah dibayar sebelum 31/12/2026 apakah bisa mengajukan pengurangan STP 100%? 

Jawaban: Bapak/Ibu dapat memperoleh PPSA sebesar 100% atau 90% tergantung tanggal pelunasan SPT Pembetulan yang kurang bayar.

30. Permohonan PPSA dengan Nilai STP Diisi Rp0 dan Pembayaran 10% yang Dilakukan setelah Pengajuan 

Penanya: ulfa Perusahaan: cv omgs 

Pertanyaan: pak, saya kemarin sudah mengajukan pengurangan sanksi, ternyata STP yang saya ajukan memenuhi persyaratan yang dapat dikurangkan sebesar 90%, tapi kemarin pada saat saya mengajukan melalui coretax di nilai STP menurut WP saya mengisinya 0, dan pembayaran 10% baru saya bayar setelah saya pengajuan, bagaimana pak ? apakah saya masih bisa mengikuti program PSA ini ? tgl STP saya 28 Oktober 2026, atas pembetulan SPT Tahunanan 2023 yang dilaporkan pada juni 2026. 

Jawaban: Bapak/Ibu sebaiknya menunggu keputusan atas permohonan PPSA yang telah diajukan sebelum menentukan langkah selanjutnya. Sambil menunggu, sampaikan bukti pembayaran 10% kepada KPP dan konfirmasikan pengisian nilai STP sebesar Rp0 di Coretax 

31. PPSA atas STP atau SKP yang Terbit dan SPT yang Disampaikan sebelum Periode Program 

Penanya: Chintara Diva Perusahaan: CV Purnama 

Pertanyaan: Ketika lapor SPT Pembetulan/ Normal dilakukan sebelum periode PSA dan STP/SKP muncul sblum periode PSA, apakah tidak bisa mengikuti program PSA ? 

Jawaban: Bapak/Ibu masih dapat mengajukan permohonan PPSA meskipun SPT disampaikan dan STP atau SKP terbit sebelum periode program, sepanjang memenuhi persyaratan KEP-239/PJ/2026. 

32. Pengajuan PPSA Kedua atas SKPKB Pemeriksaan yang Permohonan Pertamanya Ditolak 

Penanya: Azhari Pratama Perusahaan: Visi Yosindo 

Pertanyaan: Jika SKPKB Pemeriksaan diterbitkan bulan Maret 2026, dan Perusahaan sudah melunasi pokok hutang pajak di bulan juni 2026, apakah masih dapat mengikuti program PSA ini, karena hasil keputusan yang kami dapat permohonan kami ditolak untuk sanksi bunga pasal 13 ayat 2 KUP 

Jawaban: Jika keputusan penolakan tersebut diterbitkan atas permohonan pertama, Bapak/Ibu masih dapat mengajukan permohonan kedua melalui program PPSA, sepanjang memenuhi persyaratan KEP-239/PJ/2026. 

33. Besaran Pengurangan Sanksi, Jalur Pengajuan, dan Dokumen PPSA atas SKPKB Hasil Pemeriksaan 

Penanya: irwan haryanto Perusahaan: PT Indonusa Telemedia 

Pertanyaan: Untuk kasus pemeriksaan pajak ikut program PSA , Jika SKPKB terbit tanggal 30 Oktober dilunasi lebih dari 1 bulan sejak SKPKB terbit misal tanggal 22 Desember. Apakah akan dapat pengurangan sanksi 100 % atau 75 % ? 

Pengajuan lewat coretax atau disampaikan ke KPP ? 

Persyaratan selain dibawah ini ada lagi kah pak ? 

Surat Permohonan 

Surat Khilaf 

Pernyataan tidak ada keberatan / banding 

lampiran berkas SKPKB 

Jawaban: Bapak/Ibu dapat mengajukan penghapusan sanksi sebesar 100% sesuai KEP-239/PJ/2026, sepanjang pokok pajak telah dilunasi pada 22 Desember 2026 dan syarat lainnya terpenuhi. Untuk SKPKB yang terbit pada 30 Oktober 2026, pelunasan hingga 31 Desember 2026 masih memenuhi periode penghapusan 100%. 

Permohonan diajukan melalui Coretax DJP. Jika tidak dapat diajukan secara elektronik, permohonan dapat disampaikan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Dokumen yang perlu disiapkan antara lain 

Surat permohonan dan salinan SKPKB. 

Bukti pelunasan pokok pajak. 

Surat pernyataan bermeterai bahwa Wajib Pajak tidak mengajukan gugatan dan/atau upaya hukum lainnya. 

Surat pernyataan bermeterai bahwa sanksi timbul karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak. 

34. Perlakuan SKP dan STP yang Terbit sebelum 8 Oktober 2026 

Penanya: Alfian Putra Perusahaan: RPG 

Pertanyaan: SKP DAN STP yang terbit sebelum tgl 8 okt, itu perlakuannya seperti apa? apakah bisa ikut PSA? 

Jawaban: Bapak/Ibu masih dapat mengajukan permohonan PPSA atas SKP atau STP yang terbit sebelum 8 Oktober 2026, sepanjang memenuhi persyaratan KEP-239/PJ/2026. Besaran pengurangan bergantung pada jenis sanksi administratif dan waktu pembayaran yang dipersyaratkan. 

35. Pengaruh Banding atas SKPKB PPh Pasal 26 terhadap Pengajuan PPSA atas Sanksi PPN 

Penanya: AHMAD ALFIAN NOOR Perusahaan: TRANSNUSA AVIATION MANDIRI 

Pertanyaan: Sarat mengajukan PSA menurut pasal 24 pmk 118 tahun 2024 sttd pmk 71 tahun 2026 salah satunya adalah tidak mengajukan gugatan/upaya hukum lainnya . Misalkan kami mau mengajukan PSA untuk sangsi adm PPN masa agustus 2026, tetapi kami sedang mengajukan banding tentang SKPKB pph 26 atas pemeriksaan tahun 2023, Apakah PSA tersebut masih bisa kami ajukan…karena alasan beda jenis pajaknya ( untuk PSA adalah adm PPN dan untuk masalah banding adalah SKPKB PPH 26) 

Jawaban: Bapak/Ibu masih dapat mengajukan PPSA atas sanksi administratif PPN Masa Pajak Agustus 2026, karena tidak ada upaya hukum atas SKP atau STP yang menjadi objek permohonan. Banding atas SKPKB PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2023 menyangkut ketetapan yang berbeda. 

36. Penghapusan 100% atas Bunga STP Pembetulan SPT Tahunan yang Pokok Pajaknya Dilunasi sebelum STP Terbit 

Penanya: MARINA PARAMITA CRISTIAN Perusahaan: PT. OTA INDONESIA 

Pertanyaan: Tanggal 30 Oktober 2026 kami mendapat STP, tapi pokok pajak sudah kami lunasi sebelum diterbitkan STP jadi di lampiran STP hanya bunga atas pembetulan SPT Tahunan, apakah bunga tersebut bisa dihapus 100% 

Jawaban: Sesuai KEP-239/PJ/2026, Bapak/Ibu dapat mengajukan penghapusan bunga sebesar 100% jika pembetulan SPT Tahunan disampaikan pada 8 Oktober–31 Desember 2026 dan seluruh persyaratan terpenuhi. Jika pokok pajak telah dilunasi sebelum 8 Oktober 2026, Bapak/Ibu dapat mengajukan pengurangan sebesar 90% dengan membayar 10% dari sanksi dalam STP paling lambat 31 Desember 2026. 

37. PPSA atas Denda dalam SKP Hasil Pemeriksaan 

Penanya: Zahra Perusahaan: PT FIF 

Pertanyaan: kalau ada tax audit, dan terbit SKP yang terdiri dari pokok dan denda. apakah dendanya bisa diikutsertakan dalam penghapusan sanksi 100%? 

Jawaban: Bapak/Ibu dapat mengajukan penghapusan sanksi administratif sebesar 100% sesuai KEP-239/PJ/2026, sepanjang jenis sanksinya tercakup dalam program dan SKP hasil pemeriksaan terbit serta pokok pajaknya dilunasi pada periode 8 Oktober hingga 31 Desember 2026. 

38. PPSA atas STP Keterlambatan Pembayaran PPh Pasal 21 dan Peran Drafter dalam Pengajuan di Coretax 

Penanya: Ugi Perusahaan: PT.GSMS 

Pertanyaan: Kalau Dapat STP setelah tgl 8 Okt 26 sd DEs 2026, karena telat bayar Ps.21,,pakah bisa 100% mengajukan Pengurangan Sanksi,,Lalu Mengajukan melalui apa,,bila Coretax,,apakah Drafter bisa mengajukan 

Jawaban: Bapak/Ibu dapat mengajukan penghapusan sanksi sebesar 100% sesuai KEP-239/PJ/2026 jika SPT Masa PPh Pasal 21 berstatus kurang bayar disampaikan atau dibetulkan pada 8 Oktober–31 Desember 2026, pokok pajak telah dilunasi, dan syarat lainnya terpenuhi. Permohonan diajukan melalui Coretax DJP degan penandatanganan dilakukan oleh Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, atau Kuasa. 

39. Kewajiban Melunasi STP PPh Pasal 25 saat SPT Tahunan Berstatus Lebih Bayar 

Penanya: Saefudin 

Pertanyaan: Dalam hal WP mengalami lebih bayar pajak terutang karena kredit pajak melebihi pajak terutang, apakah stp atas angsuran pph pasal 25 yg tidak dibayar tetap harus dibayarkan? bagaimana ketika WP menerima STP atas angsuran pph pasal 25 yang belum dibayarkan tersebut? 

Jawaban: Wajib Pajak tetap wajib melunasi STP PPh Pasal 25 meskipun SPT Tahunan berstatus lebih bayar. Sesuai PER-11/PJ/2025 sebagaimana diubah dengan PER-12/PJ/2026, hanya pokok angsuran PPh Pasal 25 dalam STP yang diperhitungkan sebagai kredit pajak. Atas sanksi bunga keterlambatan pembayaran, Wajib Pajak dapat mengajukan PPSA sepanjang memenuhi persyaratan KEP-239/PJ/2026. 

40. Dokumen Pendukung dan Salinan STP atau SKPKB dalam Pengajuan PPSA melalui Coretax 

Penanya: Lia 

Pertanyaan: Izin bertanya. Jika diajukan melalui coretax yang dilampirkan hanya surat pernyataan khilaf dan surat pernyataan tidak mengajukan gugatan dan/atau upaya hukum lainnya ya? Untuk surat STP/SKPKB apa perlu dilampirkan? Karna STP/SKPKB kami yang tahun lama sudah tidak ada copynya. 

Jawaban: Bapak/Ibu tidak wajib melampirkan salinan SKP atau STP yang menjadi objek permohonan PPSA melalui Coretax DJP. 

41. Pengisian Poin 13 pada Surat Pernyataan Sanksi Administratif Timbul karena Kekhilafan 

Penanya: PUTRI EKA WIJAYANTI Perusahaan: RATU TEHNIK BIRAWA 

Pertanyaan: izin bertanya teknis pengisian form surat pernyataan sanksi administratif timbul karena kekhilafan untuk point 13… isi administratif yg dimohonkan itu diisi nominal angka tagihan stp atau nominal angka yg sudah dikurangi pembayaran 10%….. misal dapat stp pasal 7 UU KUP dengan nominal 500.000. poit 13 itu diisikan nominal 500.000 atau nominal 450.000. terimakasih 

Jawaban: Poin 13 diisi dengan jumlah sanksi administratif menurut Wajib Pajak. Dalam contoh tersebut, isikan Rp50.000, yaitu 10% dari nilai STP atau sebesar Rp50.000. 

42. Pengajuan PPSA atas Sebagian SKPKB atau STP dan Keberatan atas SKPKB Lainnya 

Penanya: Monica 

Pertanyaan: Mohon klarifikasi nya, terkait Pemeriksaan Pajak misalnya telah diterbitkan: SKPKB PPh Pasal 21 –> tidak mengajukan keberatan SKPKB PPN & STP PPN –> tidak mengajukan keberatan SKPKB PPh Badan –> akan mengajukan Keberatan 

mohon konfirmasi nya, apakah WP diperbolehkan mengajukan permohonan PPSA hanya atas SKPKP PPh Pasal 21, SKPKB PPN & STP PPN dimana Kebaratan tidak akan diajukan? Dan tetap mengajukan Keberatan atas SKPKB PPh Badan. 

Apabila keberatan atas SKPKB PPh Badan tetap diajukan, apakah hal tersebut akan memengaruhi eligibility permohonan PPSA atas SKPKB PPh Pasal 21, SKPKB PPN dan STP PPN? 

Jawaban: Setiap SKPKB atau STP ditindaklanjuti secara terpisah. Bapak/Ibu tetap dapat mengajukan keberatan atas SKPKB PPh Badan sekaligus mengajukan permohonan PPSA atas SKPKB PPh Pasal 21, SKPKB PPN, dan STP PPN, sepanjang masing-masing memenuhi persyaratan PPSA. 

43. Waktu Pengajuan PPSA atas STP Bunga Pasal 9 Ayat (2a) UU KUP untuk Memperoleh Penghapusan 100% 

Penanya: ROHYADI Perusahaan: PT MONICA HIJAULESTARI 

Pertanyaan: Selamat Siang, salah sejahtera. Kami mendapatkan STP PPh pasal 21 masa Des 2022, tanggal penerbitan surat 27 okt 2026 dan jatuh tempo 26 Nov 2026 Dari penelitian tersebut diatas jumlah yang harus dibayar adalah sanksi administratif berupa Bunga Pasal 9 (2a) KUP atas pembayarn atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo sebesar Rp 3.500.000,- 

pertanyaannya: Apakah sanksi tersebut bisa diajukan pengurangan pajak ? jika bisa kapan kami harus mengajukan untuk mendapatkan 100% mohon penjelasannya, terimakasih. 

Jawaban: Bapak/Ibu dapat mengajukan penghapusan bunga sebesar 100% sesuai KEP-239/PJ/2026 apabila pokok pajak telah dilunasi dan SPT Masa PPh Pasal 21 berstatus kurang bayar disampaikan pada 8 Oktober–31 Desember 2026. Periode tersebut mengacu pada tanggal pelaporan SPT. 

Jika pokok pajak telah dilunasi dan SPT telah disampaikan sebelum 8 Oktober 2026, Bapak/Ibu dapat mengajukan pengurangan sebesar 90% setelah membayar 10% dari sanksi, yaitu Rp350.000, paling lambat 31 Desember 2026, sepanjang syarat lainnya terpenuhi. 

44. Waktu Penerbitan SKP atau STP dan Besaran Pengurangan Sanksi pada Periode Akhir Program 

Penanya: Indhira Safitri Perusahaan: KB Bank Syariah 

Pertanyaan: izin bertanya pak agus dan pak yoyon, berarti kami wp mendapatkan stp/skp terlebih dahulu lalu mengajukan psa ya pak? lalu jika terbit skp/stp terbit di masa psa namun di akhir masa juni 2027 langsung dikurangkan 25% dari saksi ya pak? 

Jawaban: Permohonan PPSA diajukan setelah SKP atau STP diterbitkan. Untuk SKP atau STP yang terbit pada Juni 2027, pengurangan 25% tidak berlaku otomatis. Besarannya bergantung pada jenis sanksi administratif dan waktu pembayaran pokok pajak atau sanksi yang dipersyaratkan dalam KEP-239/PJ/2026. 

45. Waktu Pengajuan PPSA atas Pembetulan SPT Masa, Jalur Pengajuan, dan Penyampaian Surat Keputusan 

Penanya: SANDY HASAN Perusahaan: PT KDP 

Pertanyaan: Selamat Siang Pak Agus dan Pak Yoyon, izin bertanya untuk pengajuan Pengurangan Penghapusan Sanksi Administrasi (PPSA) itu tidak harus menunggu STP terbit dahulu baru kita pengajuan ya Pak jika kita ada pembetulan SPT Masa menyebabkan ada Kurang Bayar di masa periode PPSAnya? 

Pertanyaan kedua, apakah pengajuan PPSA nya harus ke loket TPT di KPP atau dapat melalui Coretax ya Pak? dengan melampirkan surat2 pernyataan yang dibutuhkan. dan berapa lama surat keputusan PPSA itu disetujui atau di tolaknya? dan apakah akan di kirimkan surat pemberitahuannya melalui POS atau Via Coretax ya Pak Agus dan Pak Yoyon, terima kasih Bapak. 

Jawaban: Untuk sanksi atas pembetulan SPT Masa yang menyebabkan kurang bayar, Bapak/Ibu baru dapat mengajukan PPSA setelah STP diterbitkan. 

Permohonan diajukan melalui Coretax DJP dengan melampirkan surat pernyataan yang dipersyaratkan. Jika pengajuan elektronik tidak dapat dilakukan, permohonan dapat disampaikan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. 

Sesuai Pasal 36 ayat (1c) UU KUP dan Pasal 29 ayat (1) PMK-118/2024 sebagaimana diubah dengan PMK-71/2026, DJP menerbitkan keputusan paling lama enam bulan sejak permohonan diterima. Surat keputusan dapat disampaikan melalui akun Wajib Pajak di Coretax, secara langsung, atau melalui pos maupun jasa pengiriman. 

46. PPSA bagi Wajib Pajak yang Sedang dalam Pemeriksaan Lapangan atau Bukti Permulaan 

Penanya: MOHAMMAD ADAM ALI, S.P. Perusahaan: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo 

Pertanyaan: Apakah Wajib Pajak yang sedang dalam proses Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) masih diperbolehkan mengajukan PPSA jika melunasi pokok pajaknya sebelum SPHP diterbitkan ..? 

Jawaban: Bapak/Ibu dapat mengajukan PPSA setelah SKP atau STP diterbitkan. Pembayaran pokok pajak sebelum SPHP akan diperhitungkan dalam permeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku. Jika dari proses pemeriksaan atau Bukper kemudian terbit SKP atau STP yang memuat sanksi administratif, Bapak/Ibu dapat mengajukan PPSA sepanjang memenuhi persyaratan KEP-239/PJ/2026. 

47. PPSA atas Denda Keterlambatan Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2025 dan 2026 

Penanya: Ika Prasetya Perusahaan: Bumi pasir putih 

Pertanyaan: Izin bertanya bapak/ibu pemateri Untuk ppn masa September 2025 sampai masa September 2026 belum dibayarkan. Lalu di tanggal 23 okt mendapatkan spt dari djp dengan total satu juta yg dimana masing masing 500rb di masa April dan Mei 2026. apakah sanksi tersebut bisa di ajakan untuk minta penghapusan atau pengurangan sanksi. Dan apakah sanksi sanksi tahun 2025 bisa di ajukan juga 

Jawaban: Bapak/Ibu dapat mengajukan PPSA atas denda Pasal 7 UU KUP dalam STP Masa Pajak April dan Mei 2026, sepanjang SPT Masa PPN terkait disampaikan dalam periode yang dipersyaratkan dan syarat lainnya terpenuhi. Denda atas Masa Pajak tahun 2025 juga dapat diajukan sepanjang memenuhi persyaratan KEP-239/PJ/2026. 

48. PPSA bagi WP UMKM yang Menerima SP2DK dan Melaporkan SPT Nihil 

Penanya: Hermin Arifianti Perusahaan: KP 

Pertanyaan: apakah untuk WP UMKM yang apabila mendapatkan SP2DK dan pembetulan yang ada yang dibayar, tetapi SPT Nihil, apakah bisa mengajukan PSA? 

Jawaban: Bapak/Ibu dapat mengajukan PPSA sesuai KEP-239/PJ/2026 jika DJP telah menerbitkan STP atas sanksi tersebut. 

49. PPSA atas Sanksi Pembetulan SPT PPN dan Tahunan bagi PKP yang Berstatus Suspend 

Penanya: Indah Citraningtyas 

Pertanyaan: ijin bertanya status perusahaan PKP tetapi status pajak di suspend mau pembetulan dengan memasukan omset dan menghitung kembali atas nilai fm yg tidak bisa terupload degan memasukan ke perhitungan kembali sebagai kredit pajak yg sama dg fm untuk nominalnya apakah bisa dan apakah terfasilitasi atas penghapusan sanksi sesuai pmk 71 atas PSA nya pada point h dan saksi atas kekurangan pembayarannya pak apabila melakukan pembetulan ppn dan tahunannya sd akhir desember 2026 terkait denda kesalahan atas tidak membuat faktur keluaran 1% dr dpp atas omset karena suspend sama denda admin keterlambatan atas kurang bayarnya ppn dan pph karena nilai lumayan besar 

Jawaban: Bapak/Ibu dapat mengajukan PPSA setelah STP terbit, sepanjang memenuhi persyaratan KEP-239/PJ/2026. Terkait dengan jenis SPT yang perlu dilaporkan, mohon agar koordinasi dengan Petugas Pengawasan apakah Wajib Pajak perlu melaporkan SPT Masa Unifikasi dengan status Kurang Bayar agar berhak mengajukan permohonan PPSA sesuai KEP-239/PJ/2026. 

50. Dokumen Pendukung yang Belum Terlampir saat Pengajuan PPSA di Coretax 

Penanya: yohanes 

Pertanyaan: Jika saat mengajuakan PSA di Coretax, tapi lupa lampirkan dokumen pendukung, dan sudah terima BPE, Kasus Selesai, apakah pengajuan tersebut akan di tolak? jika dokumen pendukung dikirmkan ke KPP/Kanwil, apakah bisa? karena waktu pengajuan sempat error, dan langsung lanjut ke tahap berikutnya. terima kasih 

Jawaban: Bapak/Ibu sebaiknya menunggu tindak lanjut atas permohonan tersebut sambil menghubungi KPP untuk memastikan apakah dokumen pendukung masih dapat disusulkan. 

51. PPSA bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan STP yang Terbit pada Awal 2027 

Penanya: Yutie SE 

Pertanyaan: Apakah PSA ini bisa dipakai untuk WPOP? kalau misal nya STP baru keluar di tahun 2027 awal apakah bisa penghapusan sanksi 100%? 

Jawaban: Wajib Pajak Orang Pribadi dapat mengajukan PPSA sesuai KEP-239/PJ/2026. Penghapusan sanksi sebesar 100% atas STP yang terbit pada awal 2027 masih dimungkinkan, bergantung pada jenis sanksi serta ketentuan mengenai tanggal penerbitan STP dan waktu pembayaran atau pelaporan SPT 

52. Contoh Kategori Basis Data Perpajakan dan Sanksi yang Tidak Tercantum dalam Lampiran KEP-239/PJ/2026 

Penanya: Fransiska 

Pertanyaan: 

Dalam sosialisasi PMK 71 ada besaran pengurangan berdasarkan penerbitan, salah satunya adalah basis data perpajakan. Jelaskan contoh kasus Basis Data Perpajakan dan apakah pengajuan nya berbeda dengan Pengawasan dan Pemeriksaan? 

Apakah sanksi yang tidak ada didalam Lampiran KEP-239 tidak bisa diajukan PSA? Contoh sanksi bunga Pasal 14 ayat (3) yang terkait penagihan pajak, terbit sebelum 8 Oktober 2026, pada tabel C Diktum Kesatu huruf e tidak ada sanksi bunga 14 ayat (3), jadi sanksi ini tidak bisa diajukan PSA? 

Jawaban: 

Contoh kategori Basis Data Perpajakan adalah Wajib Pajak yang mendaftar secara sukarela setelah 8 Oktober 2026 meskipun sebelumnya sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, lalu menyampaikan SPT Tahunan PPh 2025 berstatus kurang bayar. Cara pengajuannya sama dengan kategori Pengawasan dan Pemeriksaan, tetapi syarat fasilitasnya berbeda. 

Sanksi bunga Pasal 14 ayat (3) UU KUP tercakup dalam kategori Pengawasan. Untuk STP yang terbit sebelum 8 Oktober 2026, kategori tersebut mensyaratkan periode penerbitan yang berbeda. Bapak/Ibu masih dapat mengajukan PPSA melalui mekanisme umum Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP sepanjang memenuhi persyaratan. Mekanisme umum mengecualikan sanksi Pasal 25 ayat (9), Pasal 27 ayat (5d), dan Pasal 27 ayat (5f) UU KUP. 

53. PPSA atas STP Hasil SP2DK dan Pengembalian PPh Final 0,5% yang Telah Dibayar 

Penanya: Ermawati Perusahaan: PT WCB 

Pertanyaan: saya ada Tahun pajak 2023 pakai final 0,5% kami harus pembetulan spt 2023 karena sudah harus pembyran pph 25 setiap bulan , SP2DK bulan oktober 2026 , apakah bisa mengajukan sansi pengurangan dan yg sudah kami bayrkan pph final 0,5% bisa kita minta kembali , terimaksih 

Jawaban: Bapak/Ibu dapat mengajukan PPSA atas sanksi yang tercantum dalam STP, sepanjang memenuhi persyaratan KEP-239/PJ/2026. Bapak/Ibu juga dapat mengajukan pengembalian atas PPh Final 0,5% yang telah dibayar apabila pembayaran tersebut merupakan pajak yang seharusnya tidak terutang. 

54. PPSA atas STP PPN Tahun 2025 dan Sanksi atas Pembetulan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2022 

Penanya: Susanti, st 

Pertanyaan: Kita ada STP PPN di Agustus dan Oktober 2025 Rp. 500.000, akan tetapi kmrn sept 2026 kita kena sp2dk pembetulan SPT op tahunan 2022, kita bayar diangsur dr September – Desember 2026 blm selesaikan pembayaran nya & blm dpt STP nya, bgmn kita melakukan SPA, nya pak, mksh 

Jawaban: Bapak/Ibu dapat mengajukan PPSA secara terpisah untuk masing-masing STP PPN Masa Agustus dan Oktober 2025, sepanjang memenuhi persyaratan KEP-239/PJ/2026. Untuk sanksi atas pembetulan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2022, permohonan baru dapat diajukan setelah STP terkait diterbitkan.

Seluruh pertanyaan dan jawaban di atas disusun berdasarkan materi webinar Pajakku x DJP mengenai PER-12/PJ/2026 serta mengacu pada ketentuan perpajakan yang relevan terkait pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai di era Coretax.