Pandemi memang mempengaruhi perekonomian dunia. Tidak sedikit bisnis yang mengalami kesulitan untuk mempertahankan usahanya, tidak terkecuali di negara tetangga, Vietnam. Menanggapi fenomena ini, pemerintah Vietnam pun memberikan beberapa inisiatif untuk membantu bisnis lokal bertahan di tengah krisis pandemi.
September (25/09), pemerintah Vietnam menandatangani kebijakan pengurangan PPh sebesar 30% untuk wajib pajak badan. Kebijakan itu berlaku efektif mulai 19 Oktober 2021.
Pengurangan pajak akan berlaku untuk semua bisnis dengan pendapatan kurang dari US$8,8 juta (VND 200 miliar) di tahun 2020. Bantuan ini menekankan kepada semua bisnis dengan total pendapatan tidak lebih dari US$8,8 juta pada tahun 2020 yang berarti hampir sebagian besar UMKM akan memenuhi syarat untuk keringanan pajak terlepas dari jumlah karyawan dan kerugian akibat pandemi
Ratifikasi kebijakan ini bertujuan untuk memastikan subsidi yang setara bagi perusahaan-perusahaan yang telah berusaha mempertahankan karyawannya dan berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial. Pengurangan pajak ini didasarkan pada prinsip self-assessment, sehingga perusahaan-perusahaan diharapkan mampu meninjau keadaan bisnis mereka yang sebenarnya dan menilai sendiri kelayakannya.
Bisnis yang memenuhi syarat adalah semua bisnis yang terlibat dalam produksi dan perdagangan barang serta jasa sesuai hukum Vietnam serta berlaku untuk hutang PPh badan tahun fiskal 2020. Pengurangan PPh ini nantinya akan berlaku untuk total pendapatan perusahaan termasuk pendapatan seperti transfer modal, transfer real estate, dan layanan yang dikenakan pajak konsumsi khusus.
Selain keringanan PPh, pemerintah Vietnam juga memberikan pengurangan PPN untuk barang dan jasa tertentu, seperti transportasi, makanan, jasa akomodasi, dan sektor pariwisata. Kebijakan ini berjalan mulai 1 November hingga 31 Desember 2021.
Keringanan lain yang diberikan pemerintah Vietnam adalah pembebasan denda keterlambatan pembayaran pada tahun pajak 2021 untuk perusahaan yang mengalami kerugian di tahun 2020.
“Pemerintah akan terus meninjau dan membuat kebijakan dalam yurisdiksinya untuk mendukung bisnis dan organisasi yang sangat terpengaruh oleh pandemi Covid-19 untuk memulihkan produksi dan bisnis,” bunyi surat keputusan The Decree No 115/2020/ND-CP.
