Wajib Pajak yang baru terdaftar atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang baru dikukuhkan tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan perpajakan, termasuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan membayar pajak sesuai batas waktu. Namun, dalam proses menjalankan kewajiban tersebut, tidak menutup kemungkinan terjadi keterlambatan yang berujung pada pengenaan sanksi administrasi.
Untuk memberikan keringanan, pemerintah menghadirkan Program Pengurangan Sanksi Administratif (PSA) Klaster Basis Data Perpajakan. Melalui program ini, Wajib Pajak Baru dan PKP Baru berkesempatan memperoleh penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan SPT dan pembayaran pajak, dengan besaran fasilitas yang dapat mencapai 100%.
Kebijakan ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 dan berkaitan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Lantas, siapa saja yang dapat memanfaatkan fasilitas ini, apa persyaratannya, dan bagaimana cara mengajukannya melalui Coretax?
Apa Itu PSA bagi Wajib Pajak Baru dan PKP Baru?
PSA Klaster Basis Data Perpajakan merupakan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT dan pembayaran pajak. Fasilitas ini ditujukan kepada Wajib Pajak yang baru terdaftar serta PKP yang baru dikukuhkan dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
Kebijakan tersebut memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan memperoleh keringanan atas sanksi yang timbul. Dengan demikian, Wajib Pajak dapat lebih terdorong untuk melaporkan SPT dan melunasi kewajiban pajaknya.
Adapun jenis sanksi yang termasuk dalam fasilitas ini meliputi:
- Denda keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh, yaitu sanksi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU KUP.
- Bunga keterlambatan pembayaran pajak, yaitu sanksi berdasarkan Pasal 9 ayat (2a) dan Pasal 9 ayat (2b) UU KUP.
Untuk dapat memanfaatkan fasilitas tersebut, Wajib Pajak perlu memenuhi kriteria pendaftaran atau pengukuhan PKP serta menyampaikan SPT sesuai periode yang ditentukan.
Siapa yang Berhak Mendapatkan Keringanan Sanksi Pajak?
Tidak semua Wajib Pajak dapat langsung memanfaatkan fasilitas PSA Klaster Basis Data. Kebijakan ini secara khusus ditujukan kepada Wajib Pajak Baru dan PKP Baru yang memenuhi ketentuan periode pendaftaran atau pengukuhan serta kewajiban pelaporan SPT.
Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas ini adalah mereka yang memenuhi kriteria berikut:
- Wajib Pajak Baru: Terdaftar dalam periode 8 Oktober 2026 sampai dengan 30 Juni 2027.
- PKP Baru: Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam periode 8 Oktober 2026 sampai dengan 30 Juni 2027.
- Memenuhi kewajiban pelaporan: Menyampaikan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2025 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa sampai dengan Masa Pajak September 2026.
Selain memenuhi kriteria tersebut, Wajib Pajak juga perlu memperhatikan ketentuan mengenai pembayaran pokok pajak. Fasilitas ini tidak menghapus kewajiban pembayaran pokok pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi.
Baca Juga: Ketentuan Pengurangan Sanksi Administratif Pajak hingga 100%
Besaran Pengurangan Sanksi Pajak bagi Wajib Pajak Baru dan PKP Baru
Salah satu hal penting dalam program ini adalah besaran keringanan yang diberikan tidak sama untuk setiap Wajib Pajak. Persentase penghapusan atau pengurangan sanksi ditentukan berdasarkan periode pendaftaran NPWP atau pengukuhan PKP serta penyampaian SPT.
Terdapat tiga periode yang menentukan besaran fasilitas PSA Klaster Basis Data, yaitu:
Periode pendaftaran dan penyampaian SPT | Besaran fasilitas |
8 Oktober–31 Desember 2026 | 100% dihapus |
1 Januari–31 Maret 2027 | 50% dikurangi |
1 April–30 Juni 2027 | 25% dikurangi |
Sebagai contoh, PT ABC merupakan Wajib Pajak Baru yang mendaftarkan NPWP dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 pada periode 8 Oktober–31 Desember 2026. Dengan memenuhi persyaratan yang berlaku, perusahaan tersebut berhak memperoleh penghapusan sanksi administrasi Pasal 7 ayat (1) UU KUP sebesar 100%.
Contoh lainnya berlaku bagi perusahaan yang baru dikukuhkan sebagai PKP dan menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2025 pada periode yang sama. Dalam kondisi tersebut, sanksi bunga berdasarkan Pasal 9 ayat (2a) UU KUP juga dapat dihapuskan sebesar 100%.
Dengan demikian, waktu pendaftaran atau pengukuhan dan penyampaian SPT menjadi faktor penting dalam menentukan besaran keringanan yang dapat diperoleh. Wajib Pajak perlu memperhatikan periode tersebut agar tidak kehilangan kesempatan mendapatkan fasilitas yang lebih besar.
Persyaratan dan Dokumen Pengajuan PSA Klaster Basis Data
Untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi, Wajib Pajak tidak cukup hanya memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Baru atau PKP Baru. Permohonan tetap harus disampaikan kepada DJP dengan melengkapi persyaratan administrasi yang ditentukan.
Terdapat beberapa dokumen yang perlu disiapkan sebelum mengajukan permohonan, yaitu:
- Surat permohonan: Ditulis dalam bahasa Indonesia, memuat jumlah sanksi menurut perhitungan Wajib Pajak dan alasan pengajuan, serta ditandatangani oleh Wajib Pajak, wakil, atau kuasa. Satu surat permohonan berlaku untuk satu Surat Tagihan Pajak (STP).
- Surat pernyataan kekhilafan: Menyatakan bahwa sanksi administrasi timbul karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak. Surat ini harus menggunakan meterai dan mengikuti format Lampiran G KEP-239/PJ/2026.
- Surat pernyataan tidak mengajukan gugatan: Menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak mengajukan gugatan dan/atau upaya hukum lainnya. Surat ini menggunakan meterai dengan format Lampiran F KEP-239/PJ/2026.
Apabila Wajib Pajak sebelumnya telah mengajukan gugatan atau upaya hukum lainnya, tetapi kemudian mencabutnya, surat permohonan pencabutan gugatan atau upaya hukum tersebut juga perlu dilampirkan.
Selain kelengkapan dokumen, terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan sebelum permohonan diajukan:
- Pokok pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi harus sudah dilunasi.
- Sanksi administrasi yang dimohonkan pengurangan atau penghapusannya belum dibayar penuh. Jika sudah dibayar sebagian, sisa sanksi yang belum dibayar masih dapat dimohonkan.
Cara Mengajukan Keringanan Sanksi Pajak melalui Coretax
Setelah memenuhi kriteria dan menyiapkan dokumen persyaratan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan melalui Coretax DJP. Pengajuan dilakukan secara elektronik melalui layanan administrasi yang tersedia di sistem.
Berikut tahapan pengajuannya:
1. Login ke Coretax DJP
Buka laman https://coretaxdjp.pajak.go.id, kemudian pilih menu login untuk masuk ke akun Wajib Pajak.
Masukkan identitas dan informasi akun yang diperlukan untuk mengakses sistem. Apabila permohonan diajukan oleh kuasa atau wakil, pastikan akun Wajib Pajak yang diwakili sudah dipilih melalui fitur impersonate.
2. Pilih Layanan Permohonan Administrasi
Setelah berhasil masuk, buka menu layanan administrasi untuk membuat permohonan baru.
Ikuti urutan menu berikut:
- Pilih Layanan WP.
- Klik Buat Permohonan Layanan Administrasi.
- Pilih layanan dengan kode AS.26-03.
- Tentukan jenis permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sesuai kondisi Wajib Pajak.
Pastikan kategori layanan yang dipilih sudah sesuai dengan jenis permohonan yang diajukan agar proses administrasi dapat dilanjutkan dengan benar.
3. Lengkapi Formulir dan Dokumen Persyaratan
Setelah memilih layanan, sistem akan menampilkan formulir permohonan yang perlu dilengkapi. Masukkan informasi mengenai ketetapan atau tagihan pajak yang menjadi objek permohonan, jumlah sanksi menurut perhitungan Wajib Pajak, serta alasan pengajuan.
Selanjutnya, unggah dokumen persyaratan yang telah disiapkan sebelumnya. Periksa kembali setiap informasi dan lampiran sebelum melanjutkan proses pengajuan.
4. Kirim Permohonan melalui Coretax
Setelah seluruh informasi dan dokumen dinyatakan lengkap, lanjutkan proses pengajuan sesuai petunjuk pada sistem Coretax.
Pastikan permohonan sudah disampaikan dengan benar dan simpan informasi pengajuan untuk keperluan pemantauan. Wajib Pajak juga dapat memeriksa perkembangan permohonan melalui layanan administrasi yang tersedia.
Batas Waktu Pengajuan Keringanan Sanksi Pajak
Program PSA Klaster Basis Data memiliki beberapa tenggat waktu yang perlu diperhatikan. Selain batas periode pendaftaran atau pengukuhan PKP, terdapat batas waktu penyampaian SPT dan pelunasan pokok pajak yang berkaitan dengan jenis fasilitas yang dimanfaatkan.
Berikut tanggal penting dalam pelaksanaan program:
Tanggal | Ketentuan |
8 Oktober 2026 | Program PSA mulai berlaku |
31 Desember 2026 | Batas periode untuk memperoleh penghapusan sanksi hingga 100% |
31 Maret 2027 | Batas periode untuk memperoleh pengurangan sanksi hingga 50% |
30 Juni 2027 | Batas akhir periode pengurangan sanksi hingga 25%, sekaligus batas pelaporan atau pembetulan SPT dan pemenuhan pembayaran |
31 Desember 2027 | Batas akhir pelunasan pokok pajak untuk SKPKB PPS/SKPKBT yang termasuk dalam ketentuan terkait |
1 Oktober 2028 | Batas akhir pengajuan permohonan kepada DJP |
Khusus bagi Wajib Pajak yang memperoleh surat ketetapan pajak kurang bayar sehubungan dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, terdapat ketentuan pelunasan pokok pajak tersendiri, yaitu paling lambat satu hingga dua bulan setelah surat ketetapan diterbitkan dan tidak melewati 31 Desember 2027.
Perlu diperhatikan bahwa batas waktu 31 Desember 2027 tersebut berkaitan dengan fasilitas hasil pemeriksaan harta PPS, bukan merupakan batas pelunasan umum bagi seluruh Wajib Pajak Baru dan PKP Baru.
Baca Juga: PMK 71/2026 Perbarui Format Permohonan Pajak, Ini Isinya
FAQ Seputar Keringanan Sanksi Pajak bagi Wajib Pajak Baru dan PKP Baru
1. Apakah Wajib Pajak Baru bisa mendapatkan penghapusan sanksi pajak hingga 100%?
Ya. Wajib Pajak Baru dan PKP Baru yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh penghapusan sanksi administrasi hingga 100% apabila pendaftaran NPWP atau pengukuhan PKP serta penyampaian SPT dilakukan dalam periode 8 Oktober–31 Desember 2026.
2. Apa saja sanksi pajak yang bisa dikurangi atau dihapuskan?
Fasilitas ini mencakup denda keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU KUP serta bunga keterlambatan pembayaran pajak berdasarkan Pasal 9 ayat (2a) dan Pasal 9 ayat (2b) UU KUP.
3. Apakah semua Wajib Pajak Baru otomatis mendapatkan penghapusan sanksi?
Tidak. Wajib Pajak harus memenuhi kriteria pendaftaran, pengukuhan PKP, dan pelaporan SPT yang ditentukan. Selain itu, permohonan harus disampaikan kepada DJP melalui prosedur yang berlaku.
4. Bagaimana cara mengajukan pengurangan sanksi pajak bagi Wajib Pajak Baru?
Permohonan dapat diajukan melalui Coretax DJP dengan membuka menu Layanan WP, memilih Buat Permohonan Layanan Administrasi, kemudian menggunakan kode layanan AS.26-03. Wajib Pajak perlu mengisi informasi permohonan dan melengkapi dokumen persyaratan.
5. Kapan batas akhir pengajuan PSA Klaster Basis Data?
Batas akhir pengajuan permohonan kepada DJP adalah 1 Oktober 2028. Namun, periode pendaftaran, penyampaian SPT, dan pemenuhan pembayaran yang menentukan besaran fasilitas memiliki tenggat lebih awal, yaitu sampai dengan 30 Juni 2027.













