Dalam sistem perpajakan Indonesia, Wajib Pajak dapat menunjuk seseorang untuk membantu menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya dalam periode pelaporan pajak. Bantuan ini penting karena ketentuan perpajakan terus dinamis dan berkembang, sementara keputusan yang diambil dalam proses menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dapat membawa konsekuensi bagi Wajib Pajak jika tidak dilakukan. Karena itu, Wajib Pajak perlu mengetahui siapa yang dapat diberi kuasa, apa batas kewenangannya, dan bagaimana memastikan orang yang ditunjuk memiliki kompetensi yang sesuai.
Untuk memberikan kepastian tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026 dan PMK Nomor 55 Tahun 2026. Kedua aturan ini saling melengkapi. PMK 44 mengatur penunjukan dan pelaksanaan kuasa di bidang perpajakan, sedangkan PMK 55 mengatur kompetensi, praktik profesi, pembinaan, dan pengawasan konsultan pajak serta pihak lain yang bertindak sebagai kuasa Wajib Pajak. Tujuannya adalah membangun layanan perpajakan yang lebih tertib, profesional, dan dapat dipercaya.
Baca Juga: Syarat Menjadi Kuasa Wajib Pajak Terbaru Sesuai PMK 44/2026
Siapa yang Dapat Menjadi Kuasa Wajib Pajak?
PMK 44 membagi pihak yang dapat ditunjuk sebagai kuasa ke dalam tiga kelompok, yaitu keluarga, konsultan pajak, dan pihak lain. Keluarga yang dimaksud mencakup suami atau istri serta keluarga sedarah atau semenda sampai derajat kedua. Untuk menjadi kuasa, keluarga tidak diwajibkan memiliki izin konsultan pajak ataupun Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Sementara itu, konsultan pajak harus memiliki izin sesuai klasifikasinya, dan pihak lain harus memiliki SKT sesuai klasifikasi kompetensinya. Pembagian ini memberi Wajib Pajak pilihan, sekaligus memperjelas persyaratan bagi setiap pihak yang dipilih.
Penunjukan tersebut dituangkan dalam Surat Kuasa Khusus. Dokumen ini menyebutkan identitas Wajib Pajak dan kuasa, hak atau kewajiban perpajakan yang dikuasakan, serta masa berlakunya. Surat kuasa berlaku untuk satu orang kuasa dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Dengan demikian, keberadaan surat kuasa perlu disertai pemeriksaan atas ruang lingkup kewenangan: seorang kuasa hanya dapat bertindak untuk urusan yang memang diberikan kepadanya.
Di sinilah pentingnya membedakan wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, dan karyawan yang membantu urusan administratif. Pengurus badan yang bertindak sebagai wakil berdasarkan kedudukannya tidak sama dengan orang yang menerima Surat Kuasa Khusus. Karyawan juga tidak otomatis menjadi kuasa hanya karena bekerja pada perusahaan. Apabila ia hendak bertindak sebagai kuasa, persyaratan yang berlaku bagi kategori kuasa terkait tetap perlu dipenuhi. Sebaliknya, penunjukan seseorang untuk sekadar menerima atau menyampaikan dokumen tertentu tidak berarti seluruh kewenangan kuasa beralih kepadanya.
Bagaimana Kualitas Kuasa Dijaga?
Jika PMK 44 menjawab pertanyaan “siapa yang boleh ditunjuk dan bagaimana caranya?”, PMK 55 menjawab pertanyaan berikutnya “bagaimana kompetensi dan profesionalisme pihak tersebut dijaga?” Kompetensi teknis di bidang perpajakan dibuktikan melalui Surat Keterangan Kompetensi (SKK) dengan klasifikasi A, B, atau C. Bagi pihak lain yang bertindak sebagai kuasa, SKT menjadi bukti pendaftaran yang mengikuti klasifikasi kompetensinya. Konsultan pajak memerlukan persyaratan tambahan untuk memperoleh izin praktik, termasuk ujian profesi serta pemenuhan persyaratan administrasi, integritas, dan independensi.
Kompetensi tidak berhenti ketika izin diterbitkan. Konsultan pajak wajib memberikan jasa sesuai klasifikasi izinnya, mematuhi kode etik dan standar praktik, menjaga independensi, serta mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan (PPL). Berdasarkan materi sosialisasi Kementerian Keuangan, kebutuhan PPL ditetapkan sebesar 20 SKP untuk klasifikasi A, 30 SKP untuk B, dan 45 SKP untuk C. Realisasi PPL dilaporkan paling lambat 31 Januari, sedangkan laporan tahunan konsultan pajak dan kantor konsultan pajak disampaikan paling lambat 30 April tahun berikutnya. Pembinaan dan pengawasan, termasuk kemungkinan sanksi administratif, melengkapi kewajiban tersebut agar standar profesi diterapkan dalam praktik.
Penguatan kompetensi ini juga membuka ruang kerja sama antara pemerintah, perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan pelaku praktik. Perguruan tinggi membangun dasar pengetahuan dan kemampuan berpikir kritis; uji kompetensi mengukur penguasaan teknis; sedangkan ujian profesi, kode etik, dan PPL membantu menjaga mutu layanan sepanjang karier. Dengan hubungan yang lebih erat antara pendidikan dan praktik, calon tenaga perpajakan dapat dipersiapkan sesuai kebutuhan nyata Wajib Pajak.
Baca Juga: PMK 55/2026: Aturan Baru Konsultan Pajak & Kuasa Wajib Pajak
Apa yang Perlu Dilakukan pada Masa Transisi?
Perubahan aturan memerlukan penyesuaian dokumen dan administrasi. PMK 44 memberikan ketentuan peralihan sampai 31 Desember 2026 bagi seseorang selain konsultan pajak yang memiliki sertifikat brevet atau ijazah pendidikan formal perpajakan tertentu untuk masih dapat ditunjuk sebagai kuasa. Penunjukan pada masa peralihan ini menggunakan Surat Kuasa Khusus dalam bentuk kertas dengan lampiran bukti yang dipersyaratkan. Karena sifatnya sementara, pihak yang selama ini mendampingi Wajib Pajak perlu memeriksa kembali kesiapan kompetensi, status izin atau SKT, dan tata cara penunjukannya sebelum masa transisi berakhir.
Pada akhirnya, PMK 44 dan PMK 55 sebaiknya dipahami sebagai satu rangkaian perlindungan bagi Wajib Pajak. Penunjukan kuasa dimulai dengan memeriksa status pihak yang dipilih, dilanjutkan dengan Surat Kuasa Khusus yang jelas, lalu dijalankan oleh orang yang bekerja sesuai kompetensi dan standar profesinya. Bagi Wajib Pajak, langkah praktisnya adalah memastikan siapa yang diberi kuasa, untuk urusan apa, sampai kapan, dan apakah izin atau pendaftarannya masih berlaku. Bagi penyedia jasa perpajakan, kedua PMK ini menjadi dorongan untuk terus memperbarui kemampuan sekaligus menjaga kepercayaan yang diberikan Wajib Pajak.
Penulis:
Retta Farah Pramesti, S.E., M.Ak., CAP.
Dosen Akuntansi Perpajakan, Sekolah Vokasi Universitas Padjadjaran
Disclaimer:
Artikel ini merupakan hasil karya dan pendapat pribadi penulis. Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
