Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Holding Investasi, Holding Operasional, dan entitas yang dimilikinya. Aturan yang diundangkan pada 19 Oktober 2026 ini memberikan kepastian mengenai perlakuan pajak atas penataan kepemilikan dan restrukturisasi BUMN serta anak usahanya. 

PP 41/2026 mengatur sejumlah fasilitas perpajakan, mulai dari PPh final 0% atas pengalihan saham melalui hibah hingga penggunaan nilai buku dalam restrukturisasi. Namun, fasilitas tersebut hanya berlaku bagi transaksi yang memenuhi persyaratan dan kewajiban administrasi sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Berikut ulasan selengkapnya. 

PPh Final 0% atas Pengalihan Saham melalui Hibah 

PP 41/2026 mengatur penataan struktur kepemilikan saham BUMN melalui mekanisme hibah. Dalam skema ini, negara memiliki 1% saham seri A Dwiwarna melalui Kepala BP BUMN dan 99% saham seri B melalui Danantara. Pengelolaan saham seri B dilakukan melalui Holding Investasi, Holding Operasional, dan/atau BUMN yang menjadi induk persero. 

Pengalihan saham melalui hibah dalam rangka penataan struktur kepemilikan tersebut dikenai PPh final dengan tarif 0%. Dasar pengenaan pajaknya menggunakan nilai buku untuk kepentingan perpajakan pihak yang mengalihkan saham. 

Untuk memperoleh fasilitas ini, pihak yang mengalihkan saham wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), paling lambat enam bulan setelah tanggal efektif pengalihan. Jika pihak pengalih bukan subjek pajak, kewajiban pemberitahuan dilakukan oleh pihak penerima. 

Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan meliputi: 

  • Pemberitahuan harus dilengkapi surat pernyataan Kepala Badan Pelaksana, salinan akta pengalihan saham, serta dokumen pendirian dan anggaran dasar entitas terkait. 
  • Pihak yang mengalihkan saham tidak dapat membebankan saham yang dihibahkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. 
  • Penerima hibah mencatat nilai perolehan saham berdasarkan nilai buku untuk kepentingan perpajakan. 
  • Jika persyaratan, dokumen, atau batas waktu pemberitahuan tidak dipenuhi, fasilitas PPh final 0% tidak berlaku. 

Penggunaan Nilai Buku dalam Restrukturisasi BUMN 

PP 41/2026 juga memberikan fasilitas penggunaan nilai buku untuk transaksi restrukturisasi BUMN dan anak usahanya. Restrukturisasi dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja, menambah nilai perusahaan, menyehatkan, atau menyelamatkan perusahaan. 

Aksi korporasi yang tercakup meliputi penggabungan, peleburan, pemekaran, dan pengambilalihan usaha. Pelaksanaannya dapat melibatkan setoran modal nontunai, pembayaran dividen nontunai, tukar-menukar aset, pembelian kembali saham, pengurangan modal, serta pengalihan lini usaha dengan pembayaran kas. 

Pada prinsipnya, pengalihan atau perolehan harta menggunakan nilai pasar. Namun, entitas restrukturisasi dapat menggunakan nilai buku untuk kepentingan PPh setelah menyampaikan pemberitahuan dan dokumen pendukung kepada DJP. 

Pemberitahuan disampaikan paling lambat enam bulan setelah tanggal efektif restrukturisasi. Jika restrukturisasi berikutnya dilakukan sebelum jangka waktu tersebut berakhir, pemberitahuan harus disampaikan sebelum restrukturisasi berikutnya dilaksanakan. Entitas terkait juga harus memenuhi persyaratan Surat Keterangan Fiskal (SKF) dan melunasi utang pajak yang masih harus dibayar. 

Perlakuan pajak untuk beberapa transaksi dalam restrukturisasi, antara lain: 

  • Penggabungan, peleburan, pemekaran, dan pengambilalihan: penggunaan nilai buku mengikuti persyaratan bentuk transaksi. Dalam pengambilalihan, kepemilikan saham harus lebih dari 50% hak suara atau memberikan kemampuan menentukan pengelolaan maupun kebijakan perusahaan. 
  • Setoran modal dan dividen nontunai: dapat menggunakan nilai buku. Dividen yang diterima dapat dikecualikan dari objek PPh sepanjang memenuhi ketentuan perpajakan. 
  • Tukar-menukar aset: selisih lebih antara nilai buku aset yang dipertukarkan dikenai PPh dengan tarif Pasal 17, sedangkan selisih kurang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. 
  • Pembelian kembali saham dan pengurangan modal nontunai: transaksi dapat menggunakan nilai buku. Selisih lebih tertentu dikenai PPh final 0%, sedangkan selisih kurang tidak dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. 
  • Pengalihan lini usaha dengan kas: hanya berlaku untuk tujuan penyelamatan atau penyehatan BUMN dan anak usahanya. Pembayaran kas harus sekurang-kurangnya sebesar nilai buku harta bersih yang dialihkan. Selisih lebih dikenai PPh final 0%, sedangkan selisih kurang tidak dapat dibebankan sebagai pengurang pajak. 

Harta yang diterima dicatat menggunakan nilai buku pihak yang mengalihkan. Penyusutan dan amortisasi dilanjutkan berdasarkan sisa masa manfaat sebelumnya. Selain itu, fasilitas ini membatasi kompensasi kerugian fiskal dan mengatur pengalihan hak serta kewajiban perpajakan dalam penggabungan atau peleburan. 

Apabila persyaratan penggunaan nilai buku tidak terpenuhi atau nilai yang dilaporkan tidak sesuai keadaan sebenarnya, DJP dapat menghitung kembali nilai pengalihan berdasarkan nilai pasar. 

PPh atas Pembebasan Utang dalam Restrukturisasi 

PP 41/2026 memberikan fasilitas PPh final 0% atas keuntungan pembebasan utang dalam rangka restrukturisasi BUMN dan anak usahanya yang sedang dilikuidasi. Fasilitas ini hanya berlaku jika utang memenuhi karakteristik pinjaman yang sebenarnya, seperti diakui secara hukum dan ekonomi, memiliki jatuh tempo, serta disertai kewajiban pembayaran pokok dan imbal hasil. 

Pinjaman juga harus didasarkan pada perjanjian yang sah, memiliki konsekuensi hukum jika terjadi gagal bayar, dan memberikan hak tagih kepada kreditur. Jika tidak memenuhi sebagian atau seluruh karakteristik tersebut, pinjaman diperlakukan sebagai ekuitas untuk kepentingan perpajakan. 

Pembebasan utang dapat memperoleh PPh final 0% apabila memenuhi persyaratan berikut: 

  • Kreditur dan debitur merupakan Entitas Restrukturisasi yang memiliki hubungan istimewa. 
  • Debitur sedang dalam proses likuidasi berdasarkan keputusan RUPS atau penetapan pengadilan. 
  • Penghapustagihan piutang telah memperoleh persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku. 
  • Pokok utang telah diakui secara hukum dan akuntansi sebelum 1 Januari 2026. 
  • Bunga pinjaman yang timbul setelah 1 Januari 2026 tetap termasuk dalam cakupan sepanjang berasal dari pokok utang yang telah diakui sebelumnya. 

Entitas yang dibebaskan utangnya wajib menyampaikan pemberitahuan kepada DJP paling lambat enam bulan setelah tanggal efektif pembebasan utang. Dokumen pendukung mencakup perjanjian utang, bukti likuidasi, persetujuan penghapustagihan, dan dokumen pelunasan. Jika persyaratan tidak terpenuhi atau proses likuidasi dibatalkan, fasilitas PPh final 0% tidak berlaku. 

Baca Juga: Kewenangan Baru Danantara dalam PP 19/2026

Pengecualian PPh Final dan Ketentuan Angsuran PPh Pasal 25 

Selain fasilitas penggunaan nilai buku, PP 41/2026 mengatur pengecualian PPh final untuk beberapa transaksi restrukturisasi. Penghasilan dari pengalihan saham perusahaan terbuka dalam restrukturisasi yang memenuhi persyaratan tidak dikenai PPh final penjualan saham di bursa efek, tetapi dikenai PPh dengan tarif Pasal 17. 

Pengecualian PPh final juga berlaku atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan beserta perjanjian pengikatan jual belinya. Sementara itu, transaksi yang menyebabkan pengalihan Partisipasi Interes dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dikecualikan dari PPh final atas pengalihan Partisipasi Interes. 

Aturan ini turut mengatur besaran angsuran PPh Pasal 25 selama tahun berjalan. Ketentuannya meliputi: 

  • Dalam penggabungan atau peleburan, angsuran entitas penerima tidak boleh lebih kecil dari total angsuran seluruh entitas sebelum restrukturisasi. 
  • Dalam pemekaran atau pengambilalihan, total angsuran setelah restrukturisasi tidak boleh lebih kecil dari angsuran entitas terkait sebelumnya. 
  • Ketentuan berlaku sampai SPT Tahunan untuk tahun pajak terjadinya restrukturisasi disampaikan. 
  • Jika kegiatan usaha meningkat, besaran angsuran dapat dihitung kembali sesuai ketentuan yang berlaku. 

Fasilitas PPN dan PPnBM dalam Restrukturisasi 

PP 41/2026 memberikan perlakuan khusus atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dalam rangka restrukturisasi. Pengalihan BKP untuk penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, serta setoran modal pengganti saham tidak termasuk penyerahan BKP sepanjang pihak yang mengalihkan dan menerima merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP). 

Selain itu, penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan ant ar Entitas Restrukturisasi dapat memperoleh fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut. Fasilitas ini juga mencakup transaksi tertentu berupa dividen nontunai, pembelian kembali saham atau pengurangan modal nontunai, tukar-menukar aset, serta pengalihan dan perolehan harta dengan kas. 

Beberapa ketentuan pentingnya adalah: 

  • Fasilitas diberikan tanpa memerlukan Surat Keterangan Tidak Dipungut. 
  • Jika terdapat fasilitas serupa berdasarkan PP lain, fasilitas yang digunakan adalah fasilitas dalam PP 41/2026. 
  • Pengalihan atau pemindahtanganan BKP dalam jangka waktu empat tahun dapat dikecualikan dari kewajiban membayar kembali fasilitas PPN atau PPnBM yang sebelumnya diperoleh berdasarkan ketentuan PP lain. 
  • Pajak Masukan yang sebelumnya tidak dapat dikreditkan tetap tidak dapat dikreditkan. 

Ketentuan Dokumen Transfer Pricing dan Pajak Minimum Global 

PP 41/2026 tetap mewajibkan Danantara, holding, BUMN, dan anak usahanya menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha atau Arm’s Length Principle (ALP) dalam transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Kewajiban dokumentasi transfer pricing memperoleh perlakuan khusus sampai Tahun Pajak 2029. 

Pembagian kewajiban dokumennya meliputi: 

  • Danantara: dokumen induk, dokumen lokal, dan laporan per negara untuk transaksi dengan Holding Investasi dan Holding Operasional. 
  • Holding Investasi dan entitas yang dimilikinya: ketiga jenis dokumen tersebut untuk transaksi dengan Danantara, Holding Operasional, dan entitas dalam satu Grup Usaha Holding Investasi. 
  • Holding Operasional: dokumen induk dan dokumen lokal untuk transaksi dengan Danantara dan Holding Investasi. 
  • BUMN dan anak usahanya: dokumen induk dan lokal diselenggarakan oleh anggota Grup Usaha, sedangkan laporan per negara disampaikan oleh entitas induk grup. 

Ketentuan khusus ini berlaku hingga Tahun Pajak 2029. Setelah periode tersebut, kewajiban dokumentasi kembali mengikuti ketentuan umum perpajakan. 

Untuk Pajak Minimum Global, Danantara dan holding yang memenuhi kriteria sebagai badan pemerintah atau entitas dana investasi tertentu dikecualikan dari kewajiban menyampaikan GloBE Information Return (GIR) dan SPT Tahunan PPh dalam rangka GloBE. Kewajiban pelaporan tersebut dialihkan kepada Entitas Konstituen yang dimiliki secara langsung. 

Ketentuan Peralihan dan Masa Berlaku PP 41/2026 

PP 41/2026 juga mengatur transaksi penataan kepemilikan dan restrukturisasi yang telah dilakukan sejak 1 Januari 2026 hingga sebelum peraturan ini berlaku. Transaksi tersebut dapat memanfaatkan fasilitas perpajakan sepanjang memenuhi persyaratan dan menyampaikan pemberitahuan kepada DJP paling lambat enam bulan setelah PP mulai berlaku. 

Namun, pajak yang telah dibayarkan atas transaksi tersebut tidak dapat dimintakan pengembalian. Untuk restrukturisasi yang sudah mengajukan permohonan penggunaan nilai buku dan belum memperoleh keputusan, prosesnya tetap mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku dalam sistem inti administrasi perpajakan. 

Ketentuan peralihan lainnya mencakup fasilitas PPN atas penyerahan aktiva tertentu sejak Masa Pajak September 2026 serta perlakuan khusus dokumen transfer pricing untuk Tahun Pajak 2025. 

Secara umum, fasilitas perpajakan untuk penataan struktur kepemilikan dan restrukturisasi BUMN berdasarkan PP 41/2026 berlaku sampai 31 Desember 2029, sepanjang pemberitahuan kepada DJP disampaikan paling lambat pada tanggal tersebut. Menteri Keuangan dan Kepala BP BUMN juga wajib melakukan evaluasi atas pemberian fasilitas dalam waktu paling lama dua tahun sejak peraturan berlaku. 

Baca Juga: Pajak dan Danantara: Regulasi, Tantangan, dan Implikasi Ekonomi

FAQ Seputar PP 41/2026 

1. Apa tujuan diterbitkannya PP 41/2026? 

PP 41/2026 diterbitkan untuk memberikan kepastian perlakuan perpajakan atas penataan struktur kepemilikan dan restrukturisasi BUMN serta anak usahanya yang melibatkan Danantara dan holding terkait. 

2. Apakah pengalihan saham melalui hibah dikenai PPh? 

Ya. Pengalihan saham melalui hibah dalam rangka penataan struktur kepemilikan dikenai PPh final dengan tarif 0%, sepanjang memenuhi persyaratan dalam PP 41/2026. 

3. Apakah semua restrukturisasi BUMN dapat menggunakan nilai buku? 

Tidak. Penggunaan nilai buku hanya berlaku untuk transaksi dan entitas yang memenuhi persyaratan, termasuk penyampaian pemberitahuan serta dokumen pendukung kepada DJP. 

4. Apakah restrukturisasi BUMN memperoleh fasilitas PPN? 

Ya. Beberapa pengalihan BKP dalam rangka restrukturisasi dapat tidak termasuk penyerahan BKP atau memperoleh fasilitas PPN dan PPnBM tidak dipungut sesuai persyaratan yang berlaku. 

5. Sampai kapan fasilitas perpajakan dalam PP 41/2026 berlaku? 

Secara umum, fasilitas penataan kepemilikan dan restrukturisasi berlaku sampai 31 Desember 2029, sepanjang pemberitahuan kepada DJP disampaikan paling lambat pada tanggal tersebut. 

Baca Juga Berita dan Artikel Pajakku Lainnya di Google News