Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan salah satu instrumen yang digunakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menagih pajak dan/atau sanksi administrasi kepada Wajib Pajak. STP dapat diterbitkan, antara lain, ketika Wajib Pajak terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), terlambat membayar pajak, atau tidak memenuhi ketentuan tertentu dalam pembuatan faktur pajak. 

Namun, sanksi administrasi yang tercantum dalam STP tidak selalu harus dibayar secara penuh. Melalui Program Pengurangan Sanksi Administratif (PSA) Klaster Penagihan, Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan berkesempatan memperoleh pengurangan sanksi hingga 90%. 

Program ini memberikan keringanan melalui mekanisme pembayaran sebagian sanksi administrasi dalam periode yang telah ditentukan. Dengan demikian, Wajib Pajak dapat menyelesaikan kewajiban administrasinya dengan beban sanksi yang lebih ringan. 

Lantas, STP seperti apa yang bisa mendapatkan fasilitas tersebut dan bagaimana cara mengajukannya? Berikut penjelasannya. 

Apa Itu Pengurangan Sanksi dalam Surat Tagihan Pajak? 

Pengurangan sanksi dalam STP merupakan fasilitas yang memungkinkan Wajib Pajak memperoleh keringanan atas sanksi administrasi tertentu yang tercantum dalam surat tagihan pajak. Fasilitas ini merupakan bagian dari PSA Klaster Penagihan yang memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi dengan memenuhi persyaratan pembayaran dan administrasi. 

Kebijakan tersebut mengacu pada Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP, PMK Nomor 118 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 71 Tahun 2026, serta KEP-239/PJ/2026. 

Dalam PSA Klaster Penagihan, terdapat beberapa jenis STP yang dapat memperoleh fasilitas pengurangan sanksi, khususnya: 

  • Denda keterlambatan pelaporan SPT: Sanksi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU KUP. 
  • Bunga akibat pembetulan SPT: Sanksi berdasarkan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (2a) UU KUP. 
  • Bunga keterlambatan pembayaran pajak: Sanksi berdasarkan Pasal 9 ayat (2a) dan ayat (2b) UU KUP. 
  • Denda terkait faktur pajak: Sanksi berdasarkan Pasal 14 ayat (4) UU KUP, termasuk ketidakpatuhan dalam pembuatan faktur pajak. 

Fasilitas ini dapat diberikan atas STP yang diterbitkan sebelum 8 Oktober 2026 untuk jenis sanksi tersebut. Selain itu, terdapat ketentuan tersendiri bagi STP yang diterbitkan selama periode program berlangsung, yaitu 8 Oktober 2026 sampai dengan 30 Juni 2027. 

Besaran Pengurangan Sanksi STP hingga 90% 

Besaran pengurangan sanksi administrasi dalam STP bergantung pada waktu pembayaran dan persentase sanksi yang dilunasi. Semakin cepat Wajib Pajak memenuhi pembayaran sesuai periode yang ditentukan, semakin besar pengurangan yang dapat diperoleh. 

Untuk STP tertentu yang diterbitkan sebelum 8 Oktober 2026, terdapat dua skema pembayaran yang dapat dimanfaatkan. 

1. Membayar 10% Sanksi untuk Mendapatkan Pengurangan 90% 

Wajib Pajak dapat memperoleh pengurangan sanksi sebesar 90% dengan melunasi 10% dari total sanksi administrasi. Ketentuan ini berlaku untuk STP yang diterbitkan sebelum 8 Oktober 2026 dan mencakup jenis sanksi yang telah ditentukan dalam program. 

Pembayaran 10% tersebut perlu dilakukan paling lambat 31 Desember 2026. Dengan demikian, Wajib Pajak hanya perlu menanggung sebagian kecil dari total sanksi yang tercantum dalam STP. 

Sebagai gambaran, apabila Wajib Pajak memiliki sanksi administrasi sebesar Rp100 juta, perhitungannya menjadi: 

  • Total sanksi administrasi: Rp100 juta. 
  • Sanksi yang perlu dibayar: Rp10 juta. 
  • Pengurangan sanksi: Rp90 juta atau 90%. 

Artinya, Wajib Pajak cukup membayar Rp10 juta untuk memperoleh pengurangan sanksi sebesar Rp90 juta apabila memenuhi seluruh persyaratan. 

2. Membayar 25% Sanksi untuk Mendapatkan Pengurangan 75% 

Apabila Wajib Pajak belum dapat memanfaatkan periode pembayaran 10%, masih tersedia kesempatan untuk memperoleh pengurangan sanksi sebesar 75%. 

Dalam skema ini, Wajib Pajak perlu membayar 25% dari total sanksi administrasi. Pembayaran dapat dilakukan mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2027. 

Sebagai contoh, apabila total sanksi administrasi mencapai Rp100 juta, perhitungannya adalah: 

  • Total sanksi administrasi: Rp100 juta. 
  • Sanksi yang perlu dibayar: Rp25 juta. 
  • Pengurangan sanksi: Rp75 juta atau 75%. 

Meskipun persentase pengurangannya lebih kecil dibandingkan periode sebelumnya, skema ini tetap memberikan keringanan yang cukup besar bagi Wajib Pajak. 

Baca Juga: Keringanan Sanksi Pajak bagi Wajib Pajak Baru dan PKP Baru

Bagaimana Ketentuan untuk STP yang Baru Diterbitkan? 

Selain STP yang sudah terbit sebelum program berlaku, PSA Klaster Penagihan juga mencakup STP yang diterbitkan selama periode 8 Oktober 2026 sampai dengan 30 Juni 2027 untuk jenis sanksi tertentu. 

Untuk kategori ini, besaran pengurangan sanksi ditentukan berdasarkan jarak waktu pembayaran sejak STP diterbitkan. 

Ketentuannya meliputi: 

  • Pembayaran 10% sanksi: Dilakukan paling lambat satu bulan sejak STP diterbitkan untuk memperoleh pengurangan sebesar 90%. 
  • Pembayaran 25% sanksi: Dilakukan setelah melewati satu bulan sejak STP diterbitkan, dengan batas paling lambat 30 Juni 2027, untuk memperoleh pengurangan sebesar 75%. 

Dengan adanya ketentuan tersebut, Wajib Pajak yang menerima STP baru selama periode program tetap memiliki kesempatan memperoleh keringanan. Namun, waktu pembayaran perlu diperhatikan agar persentase pengurangan yang diperoleh sesuai dengan ketentuan. 

Syarat Mengajukan Pengurangan Sanksi dalam STP 

Sebelum mengajukan permohonan, Wajib Pajak perlu memastikan bahwa STP yang dimiliki termasuk dalam cakupan PSA Klaster Penagihan. Tidak semua sanksi administrasi dapat memperoleh fasilitas yang sama karena terdapat ketentuan mengenai jenis sanksi, tanggal penerbitan STP, dan pembayaran yang harus dipenuhi. 

Selain itu, terdapat beberapa persyaratan administrasi yang perlu disiapkan, yaitu: 

  • Surat permohonan: Dibuat dalam bahasa Indonesia, satu permohonan untuk setiap STP, memuat jumlah sanksi menurut perhitungan Wajib Pajak dan alasan pengajuan, serta ditandatangani oleh Wajib Pajak, wakil, atau kuasa. 
  • Surat pernyataan kekhilafan: Menyatakan bahwa sanksi administrasi timbul karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak. Surat dibuat menggunakan meterai sesuai format Lampiran G KEP-239/PJ/2026. 
  • Surat pernyataan tidak mengajukan gugatan: Menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak sedang mengajukan gugatan atau upaya hukum lainnya. Surat dibuat menggunakan meterai sesuai format Lampiran F KEP-239/PJ/2026. 

Apabila Wajib Pajak sebelumnya telah mengajukan gugatan atau upaya hukum lainnya, tetapi kemudian mencabutnya, permohonan juga perlu dilengkapi dengan surat pencabutan gugatan atau upaya hukum tersebut. 

Selain kelengkapan dokumen, ada dua ketentuan pembayaran yang tidak boleh diabaikan: 

  • Pokok pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi harus sudah dilunasi. 
  • Sanksi administrasi yang diajukan untuk memperoleh pengurangan belum dibayar secara penuh. Jika sudah dibayar sebagian, sisa sanksi yang belum dibayar masih dapat dimohonkan. 

Dengan memenuhi persyaratan tersebut, Wajib Pajak dapat melanjutkan proses pengajuan melalui Coretax DJP. 

Cara Mengajukan Pengurangan Sanksi STP melalui Coretax 

Pengajuan pengurangan sanksi administrasi melalui PSA Klaster Penagihan dapat dilakukan secara elektronik melalui Coretax DJP. Wajib Pajak tidak perlu menyampaikan permohonan secara manual karena layanan administrasi tersebut sudah tersedia dalam sistem. 

Berikut tahapan pengajuan yang perlu dilakukan: 

1. Identifikasi STP yang Akan Diajukan 

Langkah pertama adalah memeriksa STP yang dimiliki dan memastikan jenis sanksinya termasuk dalam cakupan program. Perhatikan pula tanggal penerbitan STP karena hal tersebut menentukan skema pembayaran dan besaran pengurangan yang dapat diperoleh. 

Wajib Pajak perlu memastikan beberapa informasi berikut: 

  • Jenis sanksi yang tercantum dalam STP. 
  • Pasal yang menjadi dasar pengenaan sanksi. 
  • Tanggal penerbitan STP. 
  • Jumlah sanksi administrasi yang belum dibayar. 

2. Penuhi Ketentuan Pembayaran 

Setelah memastikan STP memenuhi kriteria, Wajib Pajak perlu menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai skema yang berlaku. 

Untuk memperoleh pengurangan 90%, pembayaran yang perlu dilakukan adalah 10% dari total sanksi. Sementara itu, pembayaran 25% dapat memberikan pengurangan sebesar 75% sesuai periode yang ditentukan. 

Pastikan pula pokok pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi telah dilunasi. Ketentuan ini penting karena PSA hanya memberikan keringanan atas sanksi administrasi, bukan menghapus pokok pajak. 

3. Siapkan Surat Permohonan dan Dokumen Pendukung 

Tahap berikutnya adalah menyiapkan surat permohonan dan dokumen pendukung sesuai persyaratan. Pastikan surat permohonan mencantumkan jumlah sanksi menurut perhitungan Wajib Pajak serta alasan pengajuan secara jelas. 

Selain itu, siapkan surat pernyataan kekhilafan dan surat pernyataan tidak mengajukan gugatan menggunakan format yang telah ditentukan. 

Apabila terdapat gugatan atau upaya hukum yang sebelumnya sudah dicabut, sertakan pula dokumen pencabutannya. 

4. Ajukan Permohonan melalui Coretax DJP 

Setelah seluruh dokumen siap, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan melalui laman https://coretaxdjp.pajak.go.id. 

Pengajuan dilakukan melalui menu layanan administrasi dengan alur sebagai berikut: 

  • Login ke akun Coretax DJP. 
  • Pilih menu Layanan WP. 
  • Klik Buat Permohonan Layanan Administrasi. 
  • Pilih kode layanan AS.26-03. 
  • Tentukan jenis permohonan yang sesuai. 
  • Lengkapi informasi dan unggah dokumen persyaratan. 
  • Ikuti tahapan penyelesaian permohonan sesuai petunjuk pada sistem. 

Pastikan seluruh informasi yang dimasukkan sesuai dengan STP yang diajukan agar proses administrasi dapat berjalan dengan baik. 

Batas Waktu Pengajuan Pengurangan Sanksi STP 

Selain memperhatikan besaran pengurangan, Wajib Pajak juga perlu memahami batas waktu pembayaran dan pengajuan permohonan. Kedua hal tersebut memiliki tenggat yang berbeda sehingga tidak boleh dianggap sebagai satu batas waktu yang sama. 

Berikut tanggal penting dalam PSA Klaster Penagihan: 

Tanggal 

Ketentuan 

8 Oktober 2026 

Program PSA mulai berlaku 

31 Desember 2026 

Batas pembayaran 10% sanksi untuk memperoleh pengurangan 90% 

1 Januari–30 Juni 2027 

Periode pembayaran 25% sanksi untuk memperoleh pengurangan 75% 

30 Juni 2027 

Batas akhir periode pembayaran dalam skema tersebut 

1 Oktober 2028 

Batas akhir pengajuan permohonan kepada DJP 

Perlu diperhatikan bahwa batas pembayaran di atas berlaku sesuai kategori dan tanggal penerbitan STP. Khusus STP yang baru diterbitkan selama periode program, batas pembayaran juga memperhitungkan jangka waktu sejak tanggal penerbitan surat. 

Dengan memahami ketentuan tersebut, Wajib Pajak dapat menentukan skema pembayaran yang sesuai sebelum mengajukan permohonan. 

Baca Juga: Cara Hapus atau Kurangi Sanksi Pajak lewat Coretax

FAQ Seputar Pengurangan Sanksi dalam Surat Tagihan Pajak 

1. Apakah semua sanksi dalam Surat Tagihan Pajak bisa dikurangi hingga 90%? 

Tidak. Pengurangan hingga 90% hanya berlaku untuk jenis sanksi administrasi tertentu yang termasuk dalam cakupan PSA Klaster Penagihan. Jenisnya meliputi denda keterlambatan pelaporan SPT, bunga pembetulan SPT, bunga keterlambatan pembayaran pajak, dan denda terkait faktur pajak sesuai ketentuan yang berlaku. 

2. Berapa jumlah sanksi yang harus dibayar untuk mendapatkan pengurangan 90%? 

Wajib Pajak perlu membayar 10% dari total sanksi administrasi yang memenuhi persyaratan. Pembayaran untuk skema STP yang diterbitkan sebelum 8 Oktober 2026 dilakukan paling lambat 31 Desember 2026. 

3. Apakah sanksi yang sudah dibayar sebagian masih bisa diajukan pengurangan? 

Ya. Sanksi administrasi yang sudah dibayar sebagian masih dapat dimohonkan pengurangan sepanjang masih terdapat sisa sanksi yang belum dibayar dan persyaratan lainnya terpenuhi. 

4. Apakah pengurangan sanksi juga menghapus pokok pajak? 

Tidak. Program PSA hanya memberikan keringanan atas sanksi administrasi. Pokok pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi tetap wajib dilunasi oleh Wajib Pajak. 

5. Kapan batas akhir pengajuan pengurangan sanksi melalui PSA Klaster Penagihan? 

Batas akhir pengajuan permohonan kepada DJP adalah 1 Oktober 2028. Namun, Wajib Pajak tetap harus memperhatikan tenggat pembayaran yang berlaku untuk setiap skema pengurangan. 

Baca Juga Berita dan Artikel Pajakku Lainnya di Google News