Wajib Pajak yang menerima surat ketetapan pajak sebagai hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkesempatan mendapatkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Melalui Program Pengurangan Sanksi Administratif (PSA), pemerintah memberikan keringanan sanksi hingga 100% bagi Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu. 

Fasilitas ini menjadi kesempatan bagi Wajib Pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan dengan beban sanksi yang lebih ringan. Namun, besaran pengurangan yang diberikan bergantung pada jenis surat pajak, waktu penerbitan, serta waktu pelunasan pokok pajak atau pembayaran sebagian sanksi. 

Kebijakan tersebut diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 dan dapat diajukan melalui Coretax DJP. Lantas, siapa saja yang bisa memanfaatkan fasilitas ini dan bagaimana cara mengajukannya? 

Apa Itu Program Pengurangan Sanksi Administratif Klaster Pemeriksaan? 

Program Pengurangan Sanksi Administratif (PSA) Klaster Pemeriksaan merupakan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam surat hasil pemeriksaan pajak. Fasilitas ini diberikan kepada Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan dalam kebijakan perpajakan tersebut. 

Sanksi yang menjadi objek pengurangan atau penghapusan mencakup beberapa jenis sanksi dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) serta Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB). 

Adapun jenis sanksi yang termasuk dalam program ini meliputi: 

  • Bunga hasil pemeriksaan: Sanksi berdasarkan Pasal 13 ayat (2) UU KUP. 
  • Sanksi kenaikan: Sanksi berdasarkan Pasal 13 ayat (3), Pasal 15 ayat (2), Pasal 17C ayat (5), dan Pasal 17D ayat (5) UU KUP. 
  • Denda administratif PBB: Sanksi berdasarkan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU PBB. 

Objek permohonan tersebut dapat tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SKP PBB), maupun Surat Tagihan Pajak (STP) yang memenuhi persyaratan. 

Program ini memiliki dasar hukum yang perlu diperhatikan, yaitu: 

  • Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023. 
  • PMK Nomor 118 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 71 Tahun 2026. 
  • KEP-239/PJ/2026 tentang kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. 

Berapa Besaran Penghapusan Sanksi Hasil Pemeriksaan Pajak? 

Besaran penghapusan atau pengurangan sanksi dalam PSA Klaster Pemeriksaan bergantung pada waktu pelunasan pokok pajak. Semakin cepat Wajib Pajak melunasi pokok pajak sesuai periode yang ditentukan, semakin besar fasilitas pengurangan yang dapat diperoleh. 

Untuk sanksi dalam SKP dan SKP PBB, terdapat tiga skema pengurangan yang perlu diperhatikan. 

Ketentuan pelunasan pokok pajak 

Besaran fasilitas 

Dilunasi pada 8 Oktober–31 Desember 2026 untuk SKP yang terbit pada periode tersebut, atau paling lambat 1 bulan setelah SKP diterbitkan (maksimal 30 Juni 2027) 

100% dihapus 

Dilunasi setelah 1 bulan hingga paling lambat 2 bulan sejak SKP diterbitkan (maksimal 30 Juni 2027) 

50% dikurangi 

Dilunasi setelah 2 bulan sejak SKP diterbitkan (maksimal 30 Juni 2027) 

25% dikurangi 

Sebagai contoh, apabila Wajib Pajak menerima SKP dengan sanksi administrasi sebesar Rp20 juta dan melunasi pokok pajaknya sesuai ketentuan untuk memperoleh fasilitas 100%, seluruh sanksi tersebut dapat dihapuskan. 

Sementara itu, apabila pelunasan dilakukan pada periode yang hanya memenuhi fasilitas pengurangan 50%, Wajib Pajak masih harus menanggung sebagian sanksi administrasi. 

Ketentuan berbeda berlaku untuk sanksi dalam STP. Dalam hal ini, Wajib Pajak perlu melakukan pembayaran sebagian sanksi administrasi untuk mendapatkan pengurangan. 

Besaran fasilitas untuk sanksi dalam STP adalah sebagai berikut: 

  • Pengurangan 90%: Wajib Pajak membayar 10% dari sanksi administrasi paling lambat 31 Desember 2026 untuk STP yang terbit pada 8 Oktober–31 Desember 2026, atau paling lambat satu bulan setelah STP diterbitkan dengan batas maksimal 30 Juni 2027. 
  • Pengurangan 75%: Wajib Pajak membayar 25% dari sanksi administrasi setelah satu bulan sejak STP diterbitkan, dengan batas maksimal 30 Juni 2027. 

Dengan demikian, fasilitas penghapusan hingga 100% secara khusus berlaku untuk skema pelunasan pokok pajak atas SKP atau SKP PBB. Sementara itu, pengurangan sanksi dalam STP memiliki skema tersendiri. 

Baca Juga: Denda dan Bunga Pembetulan SPT Bisa Dikurangi, Ini Syaratnya

Apa Syarat Mendapatkan Penghapusan Sanksi Hasil Pemeriksaan Pajak? 

Tidak semua Wajib Pajak yang menerima surat ketetapan pajak otomatis mendapatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi. Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mengajukan permohonan kepada DJP. 

Salah satu persyaratan utamanya adalah pelunasan pokok pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi. Selain itu, sanksi administrasi yang diajukan untuk mendapatkan pengurangan atau penghapusan belum dibayar secara penuh. 

Wajib Pajak juga perlu memastikan bahwa surat ketetapan pajak yang menjadi objek permohonan memenuhi ketentuan program, termasuk ketentuan mengenai pengajuan keberatan. 

Secara umum, persyaratan yang perlu diperhatikan meliputi: 

  • Pokok pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi sudah dilunasi. 
  • Sanksi administrasi yang dimohonkan belum dibayar penuh. Jika sudah dibayar sebagian, sisa sanksi masih dapat dimohonkan. 
  • Surat ketetapan pajak tidak sedang diajukan keberatan. Apabila keberatan sudah diajukan, terdapat ketentuan mengenai pencabutan keberatan. 
  • Permohonan diajukan sesuai jenis surat pajak dan skema pengurangan yang berlaku. 

Selain memenuhi persyaratan tersebut, Wajib Pajak perlu menyiapkan dokumen administrasi sebagai bagian dari proses pengajuan. 

Dokumen yang Diperlukan untuk Mengajukan Permohonan 

Setelah memastikan ketetapan pajak memenuhi persyaratan, Wajib Pajak perlu menyiapkan dokumen permohonan. Dokumen ini berfungsi untuk menjelaskan alasan pengajuan sekaligus memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan. 

Terdapat tiga dokumen utama yang perlu disiapkan, yaitu: 

  • Surat permohonan: Dibuat dalam bahasa Indonesia, satu permohonan untuk satu STP, memuat jumlah sanksi menurut perhitungan Wajib Pajak dan alasan pengajuan, serta ditandatangani oleh Wajib Pajak, wakil, atau kuasa. 
  • Surat pernyataan kekhilafan: Berisi pernyataan bahwa sanksi administrasi timbul karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak. Surat ini harus menggunakan meterai dan mengikuti format Lampiran G KEP-239/PJ/2026. 
  • Surat pernyataan tidak mengajukan gugatan: Menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak mengajukan gugatan atau upaya hukum lainnya. Surat ini menggunakan meterai dan mengikuti format Lampiran F KEP-239/PJ/2026. 

Apabila Wajib Pajak sebelumnya telah mengajukan gugatan atau upaya hukum lainnya, tetapi kemudian mencabutnya, perlu disertakan surat permohonan pencabutan gugatan atau upaya hukum tersebut. 

Kelengkapan dokumen perlu diperhatikan agar permohonan dapat diproses sesuai ketentuan. Pastikan informasi dalam surat permohonan juga sesuai dengan jumlah sanksi dan ketetapan pajak yang menjadi objek pengajuan. 

Cara Mengajukan Penghapusan Sanksi Hasil Pemeriksaan melalui Coretax 

Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi melalui Coretax DJP. Proses ini dilakukan secara elektronik melalui layanan administrasi yang tersedia dalam sistem. 

Berikut tahapan pengajuan yang perlu dilakukan: 

1. Login ke Coretax DJP 

Buka laman https://coretaxdjp.pajak.go.id, kemudian pilih menu login untuk masuk ke akun Wajib Pajak. 

Masukkan identitas dan informasi akun yang diperlukan untuk mengakses layanan. Apabila permohonan diajukan oleh kuasa atau wakil, pastikan menggunakan akses yang sesuai dengan kewenangannya. 

2. Pilih Layanan Permohonan Administrasi 

Setelah berhasil masuk, buka menu Layanan WP, kemudian pilih Buat Permohonan Layanan Administrasi. 

Pada halaman berikutnya, pilih kategori layanan yang sesuai dengan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, yaitu: 

  • Menu: Layanan WP. 
  • Submenu: Buat Permohonan Layanan Administrasi. 
  • Kode layanan: AS.26-03. 

Selanjutnya, pilih jenis permohonan yang sesuai dengan kondisi dan surat pajak yang menjadi objek pengajuan. 

3. Isi Formulir dan Unggah Dokumen Persyaratan 

Setelah memilih layanan, Wajib Pajak perlu melengkapi formulir permohonan dengan informasi yang diminta sistem. Pastikan data ketetapan pajak, jumlah sanksi, serta alasan pengajuan sudah sesuai. 

Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mengisi permohonan: 

  • Masukkan informasi surat ketetapan atau tagihan pajak yang menjadi objek permohonan. 
  • Cantumkan jumlah sanksi administrasi menurut perhitungan Wajib Pajak. 
  • Jelaskan alasan pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi. 
  • Unggah surat permohonan dan dokumen pernyataan yang telah disiapkan. 

Setelah seluruh informasi dan dokumen dilengkapi, periksa kembali data sebelum melanjutkan proses pengajuan. 

4. Kirim Permohonan dan Pantau Prosesnya 

Setelah memastikan seluruh informasi sudah benar, selesaikan proses pengajuan melalui tahapan yang tersedia di Coretax DJP. 

Wajib Pajak perlu menyimpan informasi pengajuan agar dapat digunakan ketika melakukan pemantauan. Perlu diingat bahwa pengajuan permohonan bukan berarti sanksi langsung dihapuskan. DJP tetap akan memproses dan memberikan keputusan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Perhatikan Batas Waktu Pengajuan Penghapusan Sanksi Pajak 

Selain memenuhi persyaratan, Wajib Pajak perlu memperhatikan batas waktu pelunasan pokok pajak dan pengajuan permohonan. Kedua hal tersebut memiliki tenggat yang berbeda dalam program PSA Klaster Pemeriksaan. 

Batas waktu yang perlu diperhatikan, antara lain: 

  • 31 Desember 2026: Batas periode pelunasan untuk memperoleh penghapusan sanksi hingga 100% atas SKP yang diterbitkan pada 8 Oktober–31 Desember 2026. Tanggal ini juga menjadi salah satu batas pembayaran untuk memperoleh pengurangan 90% atas sanksi STP tertentu. 
  • 30 Juni 2027: Batas akhir penerbitan surat dan pelunasan pokok pajak untuk skema pengurangan sanksi dalam klaster pemeriksaan. 
  • 1 Oktober 2028: Batas akhir pengajuan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak. 

Dengan memperhatikan jadwal tersebut, Wajib Pajak dapat menentukan waktu pelunasan yang sesuai dengan skema pengurangan sanksi yang ingin dimanfaatkan. 

Perlu diketahui pula bahwa permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dapat diajukan paling banyak dua kali. Untuk permohonan kedua, pengajuan dilakukan paling lama tiga bulan sejak keputusan pertama dikirim, kecuali dalam kondisi di luar kekuasaan Wajib Pajak sesuai ketentuan yang berlaku. 

Baca Juga: Sanksi Pajak pada STP Bisa Dikurangi hingga 90%, Ini Caranya

FAQ Seputar Penghapusan Sanksi Hasil Pemeriksaan Pajak 

1. Apakah sanksi hasil pemeriksaan pajak bisa dihapus 100%? 

Ya. Sanksi administrasi dalam SKP atau SKP PBB dapat dihapus hingga 100% apabila Wajib Pajak memenuhi persyaratan dan melunasi pokok pajak sesuai periode yang ditentukan dalam program PSA Klaster Pemeriksaan. 

2. Apa saja jenis sanksi hasil pemeriksaan yang bisa dikurangi atau dihapus? 

Jenis sanksi yang termasuk dalam program ini meliputi bunga hasil pemeriksaan, sanksi kenaikan berdasarkan beberapa pasal UU KUP, serta denda administratif PBB berdasarkan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU PBB. 

3. Apakah pokok pajak juga ikut dihapuskan? 

Tidak. Fasilitas PSA hanya berlaku untuk sanksi administrasi. Wajib Pajak tetap wajib melunasi pokok pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi. 

4. Apakah sanksi yang sudah dibayar bisa diminta pengembaliannya melalui program ini? 

Fasilitas ini berlaku untuk sanksi administrasi yang belum dibayar penuh. Apabila sanksi sudah dibayar sebagian, sisa sanksi yang belum dibayar masih dapat dimohonkan. Materi program ini tidak mengatur pengembalian atas sanksi yang sudah dibayar penuh. 

5. Kapan batas akhir pengajuan penghapusan sanksi hasil pemeriksaan pajak? 

Batas akhir pengajuan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak adalah 1 Oktober 2028. Namun, Wajib Pajak tetap perlu memperhatikan tenggat pelunasan pokok pajak yang menentukan besaran pengurangan atau penghapusan sanksi. 

Baca Juga Berita dan Artikel Pajakku Lainnya di Google News