Kabar baik bagi masyarakat DKI Jakarta yang masih memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi sekaligus keringanan pokok pajak bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan PBB-P2 lebih dari lima tahun dari tahun pajak yang bersangkutan.
Kebijakan ini ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 371 Tahun 2026 tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak dan Pembebasan Sanksi Administratif atas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mendorong penyelesaian tunggakan pajak sekaligus mengurangi beban masyarakat yang selama ini masih memiliki kewajiban PBB-P2 yang belum dilunasi.
Apa Isi Kebijakan Baru Ini?
Melalui Kepgub No. 371 Tahun 2026, Pemprov DKI Jakarta menetapkan sejumlah insentif bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan PBB-P2 lebih dari lima tahun, yaitu:
- Pembebasan seluruh sanksi administrasi atau denda keterlambatan pembayaran.
- Keringanan pokok pajak sebesar 50%.
- Pemberian insentif secara otomatis saat wajib pajak melakukan pembayaran.
- Tidak diperlukan pengajuan permohonan atau proses administrasi tambahan.
Dengan demikian, wajib pajak dapat melunasi tunggakan lama dengan nilai pembayaran yang jauh lebih ringan dibandingkan sebelumnya.
Siapa yang Berhak Mendapatkan Fasilitas Ini?
Fasilitas ini diberikan kepada wajib pajak yang memenuhi kriteria berikut:
- Memiliki tunggakan PBB-P2 yang berusia lebih dari lima tahun dari tahun pajak yang bersangkutan.
- Objek pajak berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- Melakukan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebagai contoh, pada tahun 2026, tunggakan PBB-P2 tahun 2020 ke bawah pada prinsipnya telah melewati periode lebih dari lima tahun dari tahun pajaknya dan berpotensi memperoleh fasilitas sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca Juga: Pemutihan Pajak Kendaraan Jakarta hingga 31 Agustus 2026
Mengapa Pemprov DKI Jakarta Memberikan Keringanan Ini?
Kebijakan ini tidak hanya bertujuan membantu masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari strategi optimalisasi penerimaan pajak daerah.
Beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain:
- Mengurangi beban wajib pajak yang masih memiliki piutang PBB-P2.
- Mendorong masyarakat untuk segera menyelesaikan kewajiban perpajakannya.
- Meningkatkan tingkat kepatuhan pajak daerah.
- Mengoptimalkan pencairan piutang pajak yang masih tertunggak.
- Mendukung pembiayaan pembangunan daerah melalui peningkatan penerimaan pajak.
Dengan adanya insentif ini, pemerintah berharap wajib pajak yang sebelumnya menunda pembayaran karena besarnya tunggakan dan akumulasi denda dapat segera melunasi kewajibannya.
Keringanan Diberikan secara Otomatis
Salah satu keunggulan program ini adalah mekanisme pemberiannya yang sederhana.
Wajib pajak tidak perlu:
- Mengajukan surat permohonan.
- Mendatangi kantor pajak daerah untuk meminta pengurangan.
- Menunggu persetujuan atau verifikasi khusus.
Saat pembayaran dilakukan, sistem akan secara otomatis menghitung pengurangan pokok pajak dan menghapus sanksi administrasi yang melekat pada tunggakan tersebut. Hal ini memberikan kemudahan sekaligus mempercepat proses pelunasan kewajiban pajak.
Simulasi Perhitungan Keringanan
Agar lebih mudah dipahami, berikut ilustrasi sederhananya.
Misalnya:
- Sabeni masih memiliki tunggakan PBB-P2 tahun 2018 sebesar Rp1.000.000.
- Tunggakan tersebut telah berusia lebih dari lima tahun.
- Berdasarkan Kepgub Nomor 371 Tahun 2026, Sabeni memperoleh keringanan pokok pajak sebesar 50%.
- Seluruh sanksi administrasi akibat keterlambatan pembayaran dihapuskan.
Perhitungannya:
- Pokok tunggakan: Rp1.000.000
- Keringanan 50%: Rp500.000
- Sanksi administrasi: Rp0
- Total yang harus dibayar: Rp500.000
Artinya, Sabeni hanya perlu membayar setengah dari pokok tunggakan tanpa dibebani denda keterlambatan.
Apa Manfaat Melunasi Tunggakan PBB-P2?
Selain memperoleh insentif, pelunasan tunggakan PBB-P2 juga memberikan berbagai manfaat bagi wajib pajak, seperti:
- Menghindari penumpukan kewajiban pajak pada masa mendatang.
- Memudahkan pengurusan administrasi yang berkaitan dengan objek pajak.
- Mengurangi risiko kendala saat melakukan transaksi terkait tanah dan bangunan.
- Menjaga kepatuhan perpajakan sebagai warga negara yang baik.
- Membantu pemerintah daerah menyediakan layanan publik dan pembangunan yang lebih optimal.
Baca Juga: Daftar Kendaraan yang Dapat Keringanan BBNKB di Jakarta
FAQ Seputar Tunggakan PBB Lama Bebas Denda
1. Apakah tunggakan PBB lebih dari 5 tahun benar-benar bebas denda?
Ya. Berdasarkan Kepgub DKI Jakarta Nomor 371 Tahun 2026, tunggakan PBB-P2 yang telah berusia lebih dari lima tahun mendapatkan pembebasan sanksi administrasi atau denda keterlambatan pembayaran.
2. Selain bebas denda, apakah ada keringanan lain?
Ada. Wajib pajak juga memperoleh keringanan pokok PBB-P2 sebesar 50% dari jumlah pajak yang masih terutang.
3. Apakah wajib pajak perlu mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas ini?
Tidak perlu. Keringanan pokok pajak dan pembebasan denda diberikan secara otomatis saat wajib pajak melakukan pembayaran tunggakan PBB-P2.
4. Siapa yang berhak mendapatkan pembebasan denda PBB ini?
Fasilitas ini berlaku bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan PBB-P2 lebih dari lima tahun dari tahun pajak yang bersangkutan untuk objek pajak yang berada di wilayah DKI Jakarta.
5. Apa keuntungan melunasi tunggakan PBB lama sekarang?
Selain mendapatkan pengurangan pokok pajak dan pembebasan denda, wajib pajak juga dapat menghindari penumpukan kewajiban pajak, mempermudah pengurusan administrasi objek pajak, dan meningkatkan kepatuhan perpajakan daerah.
