Pemerintah resmi mengundangkan UU Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Salah satu ketentuan baru yang menarik perhatian adalah pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia yang berpotensi memperoleh perlakuan perpajakan khusus dan berbagai fasilitas fiskal lainnya.
Kebijakan ini dinilai menjadi langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi global, memperdalam sektor keuangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Selain mengatur pusat finansial internasional, UU ini juga memuat ketentuan mengenai penerbitan Patriot Bond dan Merah Putih Bond oleh Danantara yang turut memiliki implikasi perpajakan.
UU P2SK Perkenalkan Pusat Finansial Internasional Indonesia
Melalui Pasal 248A, pemerintah resmi memperkenalkan konsep Pusat Finansial Internasional Indonesia sebagai kawasan khusus yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor keuangan nasional.
Karakteristik kawasan ini meliputi:
- Memiliki kemandirian dalam aspek keuangan dan administrasi.
- Memiliki kekhususan hukum tertentu.
- Mengadopsi, menginkorporasi, menerapkan, dan/atau menyesuaikan prinsip serta standar internasional.
- Menjadi pusat aktivitas ekonomi dan keuangan yang berorientasi global.
Pemerintah bahkan dapat menetapkan lebih dari satu Pusat Finansial Internasional Indonesia sesuai kebutuhan pengembangan ekonomi nasional.
Pemerintah Buka Peluang Pemberian Insentif Pajak Khusus
UU 4/2026 menyebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia, pemerintah dapat menerapkan:
- Perlakuan perpajakan khusus.
- Fasilitas perpajakan khusus.
- Insentif fiskal tertentu.
- Fasilitas khusus lainnya yang mendukung kegiatan usaha.
Meski bentuk insentifnya belum dijelaskan secara rinci, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah siap menggunakan instrumen perpajakan untuk meningkatkan daya tarik investasi dan aktivitas bisnis di kawasan tersebut.
Kebijakan semacam ini juga lazim diterapkan pada berbagai pusat keuangan internasional di dunia untuk menarik lembaga keuangan global, perusahaan multinasional, hingga investor institusional.
Apa Tujuan Pemberian Fasilitas Pajak Khusus?
Pemberian insentif pajak bukan sekadar upaya menarik investasi, tetapi juga bagian dari strategi memperkuat sektor keuangan nasional. Beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain:
- Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- Memperdalam sektor keuangan nasional.
- Meningkatkan diversifikasi kegiatan ekonomi.
- Menarik investasi domestik maupun asing.
- Meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan regional.
- Membuka peluang penciptaan lapangan kerja baru.
Dalam penjelasan UU, pemerintah juga menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal, sektor riil, dan sektor keuangan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Baca Juga: Sederet Poin Perubahan Penting dalam Revisi UU P2SK
Sektor Apa Saja yang Bisa Beroperasi di Kawasan Ini?
Pusat Finansial Internasional Indonesia tidak hanya diperuntukkan bagi lembaga keuangan. UU 4/2026 menyebutkan bahwa kegiatan usaha yang dapat beroperasi di kawasan tersebut mencakup:
- Kegiatan usaha sektor keuangan.
- Kegiatan usaha penunjang sektor keuangan.
- Kegiatan usaha sektor lainnya yang mendukung ekosistem kawasan.
Artinya, manfaat dari fasilitas yang nantinya diberikan berpotensi tidak hanya dinikmati oleh bank, perusahaan investasi, atau lembaga jasa keuangan, tetapi juga pelaku usaha lain yang menjadi bagian dari rantai ekosistem bisnis di kawasan tersebut.
Akan Diatur Lebih Lanjut dalam Undang-Undang Khusus
Meskipun konsep dan fasilitasnya telah diatur dalam UU P2SK, penyelenggaraan Pusat Finansial Internasional Indonesia masih memerlukan aturan lanjutan. Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan, antara lain:
- Pengelolaan kawasan akan dilakukan oleh Dewan Pusat Finansial Internasional Indonesia.
- Pemerintah wajib menyusun undang-undang khusus mengenai pusat finansial internasional.
- Undang-undang tersebut harus diterbitkan paling lambat tiga bulan sejak UU 4/2026 diundangkan.
Dengan adanya regulasi khusus tersebut, pemerintah diharapkan dapat memberikan kepastian hukum mengenai jenis fasilitas perpajakan, tata kelola kawasan, hingga mekanisme investasi yang berlaku.
UU P2SK Juga Atur Penerbitan Patriot Bond dan Merah Putih Bond
Selain membuka peluang insentif pajak, UU 4/2026 juga memberikan kewenangan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk menerbitkan surat utang.
Instrumen yang dapat diterbitkan meliputi:
- Surat utang umum.
- Patriot Bond.
- Merah Putih Bond.
- Surat utang khusus lainnya.
- Penerbitan instrumen tersebut wajib dilakukan dengan memperhatikan:
- Strategi pengelolaan yang jelas.
- Sistem pengendalian risiko yang memadai.
- Prinsip profesionalisme.
- Akuntabilitas.
- Pertimbangan bisnis yang sahih.
Data Pembelian Patriot Bond Tak Bisa Dijadikan Dasar Pengenaan Pajak
Salah satu ketentuan yang paling banyak menjadi perhatian adalah perlindungan terhadap investor yang membeli surat utang khusus.
Berdasarkan Pasal 50A UU 4/2026:
- Pembelian surat utang khusus dianggap sebagai transaksi yang sah dalam sistem keuangan nasional.
- Negara memberikan perlindungan terhadap pembelian surat utang khusus.
- Investor terlindungi dari penuntutan pidana umum.
- Investor terlindungi dari penuntutan pidana khusus, termasuk pidana perpajakan.
- Data dan informasi pembelian tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak.
- Data dan informasi pembelian tidak dapat dijadikan alat bukti hukum di pengadilan.
Ketentuan ini berlaku termasuk bagi investor yang sebelumnya mengikuti program Tax Amnesty maupun Program Pengungkapan Sukarela (PPS).
Perlindungan Hanya Berlaku untuk Transaksi di Pasar Primer
Meskipun memberikan perlindungan yang cukup luas, pemerintah juga memberikan batasan yang perlu dipahami oleh investor. Beberapa hal yang perlu diperhatikan meliputi:
- Perlindungan hanya berlaku atas pembelian surat utang khusus di pasar primer.
- Ketentuan teknis penerbitan Patriot Bond dan Merah Putih Bond akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.
- Investor tetap wajib mematuhi ketentuan perpajakan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
Baca Juga: Kewenangan Baru Danantara dalam PP 19/2026
FAQ Seputar Insentif Pajak Khusus dalam UU P2SK Terbaru
1. Apa yang dimaksud dengan insentif pajak khusus dalam UU P2SK terbaru?
Insentif pajak khusus adalah fasilitas perpajakan yang dapat diberikan pemerintah kepada pelaku usaha yang beroperasi di Pusat Finansial Internasional Indonesia. Bentuk insentifnya belum diatur secara rinci dan masih menunggu regulasi turunan.
2. Siapa yang berpotensi mendapatkan fasilitas pajak khusus tersebut?
Pelaku usaha yang menjalankan kegiatan di Pusat Finansial Internasional Indonesia berpotensi memperoleh fasilitas tersebut, termasuk sektor keuangan, sektor penunjang jasa keuangan, dan sektor usaha lainnya yang menjadi bagian dari ekosistem kawasan tersebut.
3. Apakah jenis insentif pajaknya sudah ditetapkan?
Belum. UU Nomor 4 Tahun 2026 hanya mengatur bahwa pemerintah dapat memberikan perlakuan perpajakan khusus dan fasilitas perpajakan khusus. Detail mengenai jenis, syarat, dan mekanisme pemanfaatannya akan diatur dalam undang-undang dan aturan pelaksana berikutnya.
4. Mengapa pemerintah memberikan insentif pajak khusus?
Tujuan utamanya adalah meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional, menarik investasi, memperdalam sektor keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
5. Kapan aturan lengkap mengenai insentif pajak ini akan diterbitkan?
UU P2SK mengamanatkan pembentukan undang-undang khusus mengenai penyelenggaraan Pusat Finansial Internasional Indonesia paling lambat tiga bulan sejak UU Nomor 4 Tahun 2026 diundangkan pada 17 Juni 2026. Aturan tersebut diharapkan memuat rincian fasilitas perpajakan yang akan diberikan.
