Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) Strategis Kelapa Sawit. Regulasi ini menjadi dasar pelaksanaan kebijakan ekspor satu pintu untuk produk turunan kelapa sawit yang merupakan komoditas strategis nasional.
Melalui beleid tersebut, pemerintah mengatur mekanisme ekspor, perizinan, pemanfaatan Hak Ekspor, hingga kewajiban pelaporan bagi pelaku usaha yang terlibat dalam perdagangan produk sawit ke pasar internasional. Tujuannya adalah memastikan ekspor berjalan lebih terkontrol sekaligus tetap menjaga ketersediaan pasokan dalam negeri.
Produk Sawit yang Tercakup dalam Permendag 16/2026
Permendag 16/2026 mengatur ekspor sejumlah produk turunan kelapa sawit yang selama ini menjadi andalan ekspor Indonesia.
Produk yang tercakup meliputi:
- Crude Palm Oil (CPO);
- Refined, Bleached, and Deodorized Palm Oil (RBDPO);
- Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein (RBDPL);
- Used Cooking Oil (UCO) atau minyak jelantah;
- Residu produk turunan kelapa sawit.
Ketentuan ini berlaku untuk kegiatan ekspor dari daerah pabean, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), maupun Tempat Penimbunan Berikat ke luar negeri.
Ekspor Sawit Dilaksanakan Melalui BUMN Ekspor
Salah satu poin utama dalam Permendag 16/2026 adalah penerapan mekanisme ekspor melalui BUMN Ekspor yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah.
Dalam regulasi tersebut, diatur bahwa:
- Ekspor komoditas kelapa sawit hanya dapat dilakukan oleh BUMN Ekspor.
- BUMN Ekspor wajib memiliki Persetujuan Ekspor dari Menteri Perdagangan.
- Persetujuan Ekspor menjadi dokumen pelengkap pabean yang wajib digunakan dalam proses ekspor.
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas SDA strategis.
Persetujuan Ekspor Menjadi Dokumen Utama
Permendag 16/2026 membagi Persetujuan Ekspor ke dalam beberapa kategori sesuai jenis produk yang diekspor.
Jenis Persetujuan Ekspor yang diatur meliputi:
- Persetujuan Ekspor CPO untuk Program Minyak Goreng Rakyat (MGR);
- Persetujuan Ekspor RBDPO untuk Program MGR;
- Persetujuan Ekspor RBDPL untuk Program MGR;
- Persetujuan Ekspor UCO untuk Program MGR;
- Persetujuan Ekspor Residu untuk Program MGR; dan
- Persetujuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit untuk Program Percepatan.
Setiap Persetujuan Ekspor berlaku untuk satu kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor dan memiliki masa berlaku enam bulan sejak diterbitkan.
Hak Ekspor Menjadi Dasar Penerbitan Persetujuan Ekspor
Pemerintah juga mengatur penggunaan Hak Ekspor sebagai dasar penerbitan Persetujuan Ekspor.
Hak Ekspor dapat diperoleh melalui:
- Pemenuhan kewajiban domestic market obligation (DMO) minyak goreng kemasan merek Minyakita;
- Kerja sama antara produsen minyak goreng dengan BUMN Ekspor atau pelaku usaha;
- Partisipasi dalam Program Percepatan yang ditetapkan pemerintah.
Data pemenuhan DMO yang dilaporkan melalui SIMIRAH akan menjadi dasar penghitungan Hak Ekspor yang selanjutnya digunakan dalam proses perizinan ekspor.
Baca Juga: Aturan Baru Ekspor Komoditas Strategis lewat Satu Pintu
Hak Ekspor Dapat Dialihkan dan Dikonversi
Regulasi baru ini juga memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha dalam memanfaatkan Hak Ekspor yang dimiliki.
Beberapa mekanisme yang diatur, antara lain:
- Pengalihan Hak Ekspor kepada BUMN Ekspor atau pelaku usaha lain.
- Pengalihan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW).
- Nilai transaksi pengalihan harus dicantumkan, termasuk komponen pajak yang terkait dengan transaksi tersebut.
Selain itu, Hak Ekspor RBDPL dapat dikonversi menjadi:
- Hak Ekspor CPO;
- Hak Ekspor RBDPO;
- Hak Ekspor UCO; atau
- Hak Ekspor Residu.
Mekanisme ini memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan strategi ekspor sesuai kebutuhan pasar.
Status Wajib Pajak Diperiksa sebelum Persetujuan Ekspor Terbit
Dalam proses penerbitan Persetujuan Ekspor, pemerintah akan melakukan konfirmasi status wajib pajak eksportir.
Ketentuannya meliputi:
- Konfirmasi dilakukan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
- Eksportir harus memiliki status wajib pajak yang valid.
- Status valid menjadi salah satu syarat penerbitan Persetujuan Ekspor.
Dengan demikian, aspek kepatuhan perpajakan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses perizinan ekspor.
Pelaku Usaha Wajib Menyampaikan Laporan Realisasi Ekspor
Permendag 16/2026 juga mewajibkan pelaku usaha menyampaikan laporan realisasi ekspor secara berkala.
Laporan tersebut paling sedikit memuat:
- jenis barang;
- kode HS;
- jumlah dan satuan barang;
- nilai barang;
- pelabuhan muat;
- negara tujuan; dan
- nomor serta tanggal pemberitahuan pabean ekspor.
Laporan harus disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
Sanksi bagi Eksportir yang Tidak Mematuhi Ketentuan
Untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha, pemerintah menetapkan sejumlah sanksi administratif.
Sanksi yang dapat dikenakan meliputi:
- peringatan;
- pembekuan Persetujuan Ekspor;
- penangguhan penerbitan Persetujuan Ekspor; hingga
- pencabutan Persetujuan Ekspor.
Sanksi tersebut dapat dikenakan apabila pelaku usaha:
- tidak menyampaikan laporan realisasi ekspor;
- tidak memperbarui data perizinan;
- melakukan pelanggaran kepabeanan;
- menyalahgunakan dokumen ekspor; atau
- memberikan data yang tidak sesuai dalam proses perizinan.
Apa yang Perlu Diperhatikan Pelaku Usaha?
Dengan berlakunya Permendag 16/2026, pelaku usaha di sektor kelapa sawit perlu memahami bahwa tata kelola ekspor kini semakin terintegrasi dengan sistem perizinan, pemenuhan kebutuhan domestik, dan pengawasan pemerintah.
Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, antara lain:
- memastikan dokumen ekspor dan Persetujuan Ekspor selalu valid;
- memenuhi kewajiban pelaporan secara tepat waktu;
- menjaga status wajib pajak tetap valid;
- memahami mekanisme Hak Ekspor sebelum mengajukan ekspor; dan
- mengikuti perkembangan kebijakan terkait Program MGR dan Program Percepatan.
Baca Juga: Tarif Pungutan Ekspor CPO Resmi Naik Jadi 12,5%, Ini Rinciannya
FAQ Seputar Aturan Baru Ekspor CPO dan Produk Turunan Sawit
1. Apa saja produk sawit yang diatur dalam Permendag 16/2026?
Permendag 16/2026 mengatur ekspor beberapa produk turunan kelapa sawit, yaitu CPO, RBDPO, RBDPL, Used Cooking Oil (UCO) atau minyak jelantah, serta residu produk turunan kelapa sawit.
2. Siapa yang dapat melakukan ekspor CPO dan produk turunan sawit?
Berdasarkan Permendag 16/2026, ekspor komoditas kelapa sawit hanya dapat dilakukan melalui BUMN Ekspor yang mendapat penugasan dari pemerintah dan memiliki Persetujuan Ekspor.
3. Apa itu Hak Ekspor dalam aturan baru ekspor sawit?
Hak Ekspor adalah hak yang menjadi dasar penerbitan Persetujuan Ekspor. Hak ini dapat diperoleh melalui pemenuhan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) Minyakita atau partisipasi dalam program yang ditetapkan pemerintah.
4. Apakah status wajib pajak memengaruhi proses ekspor sawit?
Ya. Sebelum Persetujuan Ekspor diterbitkan, pemerintah akan melakukan konfirmasi status wajib pajak. Status wajib pajak yang valid menjadi salah satu syarat untuk memperoleh Persetujuan Ekspor.
5. Apa sanksi bagi eksportir yang tidak memenuhi ketentuan Permendag 16/2026?
Eksportir yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan atau melanggar ketentuan ekspor dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan Persetujuan Ekspor, penangguhan penerbitan izin, hingga pencabutan Persetujuan Ekspor.
