Bocoran Materi Uji Kompetensi Perpajakan 2026 Terbaru

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) mengungkapkan materi yang akan diujikan dalam uji kompetensi di bidang perpajakan berdasarkan skema baru yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 55/2026. Perubahan ini mencakup materi, mekanisme ujian, hingga ketentuan kelulusan peserta. 

Ketua Tim Kerja Sertifikasi Profesi Pusbin JFPM BPPK Suyuti menjelaskan bahwa uji kompetensi perpajakan kini tak lagi dilaksanakan berdasarkan masing-masing mata ujian. Seluruh materi pada tingkat yang dipilih peserta akan diujikan secara komprehensif dalam satu waktu. 

Dengan skema tersebut, peserta perlu memahami cakupan materi sesuai tingkat kompetensi yang dipilih, yaitu tingkat A, B, atau C. Lantas, apa saja yang diujikan? Simak bocorannya yang disampaikan dalam sosialisasi “Transformasi Penyelenggaraan Uji Kompetensi Perpajakan Berdasarkan PMK 44 Tahun 2026 dan PMK 55 Tahun 2026” berikut ini. 

Materi Uji Kompetensi Tingkat A 

Pada tingkat A, peserta akan diuji mengenai dasar-dasar perpajakan yang mencakup lima kelompok materi. Meskipun sebelumnya terdapat enam mata pelajaran, seluruh materi tersebut kini menjadi satu rangkaian ujian yang dilaksanakan secara bersamaan. 

Materi tingkat A mencakup pajak penghasilan orang pribadi, ketentuan umum perpajakan, pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, serta bea meterai. 

Materi yang diujikan pada tingkat A meliputi: 

  • Pajak penghasilan (PPh) orang pribadi dan SPT PPh orang pribadi. 
  • Ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), penagihan pajak dengan surat paksa (PPSP), dan Pengadilan Pajak. 
  • Pemotongan dan/atau pemungutan PPh (PPh Pot/Put). 
  • Pajak pertambahan nilai (PPN) dan SPT PPN. 
  • Bea meterai. 

Materi Uji Kompetensi Tingkat B 

Cakupan materi pada tingkat B lebih luas dibandingkan tingkat A. Selain materi yang berkaitan dengan PPh orang pribadi dan ketentuan perpajakan umum, peserta juga akan diuji mengenai PPh badan, akuntansi perpajakan, serta PBB-P5L. 

Peserta yang memilih tingkat B juga tetap akan menghadapi materi yang terdapat pada tingkat A. Artinya, tingkat B tidak hanya menguji materi tambahan, tetapi juga mencakup kompetensi yang menjadi dasar pada tingkat sebelumnya. 

Materi tingkat B meliputi: 

  • PPh badan dan SPT PPh badan. 
  • KUP, PPSP, dan Pengadilan Pajak. 
  • PPh Pot/Put. 
  • PPN dan SPT PPN. 
  • Akuntansi perpajakan. 
  • PBB-P5L. 
  • PPh orang pribadi dan SPT PPh orang pribadi. 
  • Bea meterai. 

Baca Juga: Panduan Daftar Uji Kompetensi Perpajakan UKP dan USKP

Materi Uji Kompetensi Tingkat C 

Tingkat C memiliki cakupan materi paling luas karena mencakup kompetensi perpajakan pada tingkat A dan B serta materi tambahan yang lebih kompleks. Salah satunya adalah perpajakan internasional dan transaksi internasional. 

Dengan demikian, peserta yang memilih tingkat C perlu menguasai materi perpajakan secara lebih menyeluruh, termasuk PPh badan untuk transaksi internasional, pajak internasional, dan akuntansi perpajakan. 

Materi tingkat C terdiri atas: 

  • PPh badan dan SPT PPh badan untuk transaksi internasional. 
  • Pajak internasional. 
  • PPh Pot/Put. 
  • Akuntansi perpajakan. 
  • PPh badan dan SPT PPh badan untuk badan dalam negeri. 
  • KUP, PPSP, dan Pengadilan Pajak. 
  • PPN dan SPT PPN. 
  • PBB-P5L. 
  • PPh orang pribadi dan SPT PPh orang pribadi. 
  • Bea meterai. 

Download Cakupan Materi Lengkap Uji Kompetensi Perpajakan (UKP) Di Sini!

Peserta Tidak Wajib Mengikuti Ujian secara Berjenjang 

Meskipun uji kompetensi tetap dibagi menjadi tingkat A, B, dan C, peserta tidak lagi diwajibkan mengikuti ujian secara berjenjang. Peserta dapat langsung memilih tingkat ujian sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. 

Namun, pilihan tingkat ujian menentukan cakupan materi yang harus dikuasai. Peserta yang langsung mengikuti tingkat B akan diuji dengan materi tingkat A dan B. Sementara itu, peserta yang memilih tingkat C akan menghadapi materi dari tingkat A, B, dan C. 

Dengan skema ini, peserta yang merasa sudah memiliki kompetensi yang diperlukan dapat langsung mengikuti tingkat yang dituju tanpa harus terlebih dahulu lulus tingkat di bawahnya. 

Ketentuannya dapat diringkas sebagai berikut: 

  • Peserta tingkat A diuji atas materi tingkat A. 
  • Peserta tingkat B diuji atas materi tingkat A dan B. 
  • Peserta tingkat C diuji atas materi tingkat A, B, dan C. 
  • Peserta yang lulus tingkat C akan memperoleh Surat Keterangan Kompetensi (SKK) tingkat C. 

Kode Etik Tak Lagi Jadi Materi Uji Kompetensi 

Perubahan lainnya terdapat pada materi kode etik profesi. Dalam skema baru, kode etik tidak lagi menjadi bagian dari materi uji kompetensi perpajakan yang diselenggarakan BPPK. 

Materi tersebut nantinya menjadi bagian dari ujian profesi konsultan pajak yang diselenggarakan oleh asosiasi konsultan pajak. Dengan pemisahan ini, uji kompetensi BPPK lebih diarahkan untuk mengukur kemampuan teknis peserta dalam bidang perpajakan. 

Sementara itu, aspek profesionalisme dan kode etik akan dinilai melalui ujian profesi konsultan pajak. 

Pembagian tersebut berarti: 

  • Uji kompetensi BPPK berfokus pada kompetensi teknis perpajakan. 
  • Materi kode etik profesi tidak lagi masuk dalam uji kompetensi BPPK. 
  • Kode etik menjadi bagian dari ujian profesi konsultan pajak. 
  • Ujian profesi diselenggarakan oleh asosiasi konsultan pajak. 

Ujian Menggunakan Pilihan Ganda dengan Passing Grade 60 

Selain perubahan materi, BPPK juga menjelaskan format pelaksanaan uji kompetensi. Ujian akan menggunakan soal pilihan ganda yang disusun berdasarkan implementasi peraturan perpajakan dan kasus-kasus yang berkaitan dengan praktik perpajakan. 

Ujian juga tidak lagi menggunakan pola seperti sebelumnya yang memungkinkan peserta memiliki status mengulang pada mata ujian tertentu. Dalam skema baru, seluruh materi pada tingkat yang dipilih akan diujikan secara komprehensif dalam satu waktu. 

Karena itu, status hasil ujian menjadi lebih sederhana, yaitu peserta dinyatakan lulus atau tidak lulus. 

BPPK menetapkan nilai batas kelulusan atau passing grade sebesar 60 dari skala 0 sampai 100. Menurut Suyuti, batas tersebut berada pada tingkat moderat dan kelulusan ujian diharapkan menjadi dasar bagi peserta untuk terus meningkatkan kompetensinya. 

Ketentuan ujian tersebut meliputi: 

  • Bentuk soal menggunakan pilihan ganda. 
  • Materi soal mengacu pada implementasi peraturan perpajakan. 
  • Soal juga mewakili kasus-kasus di bidang perpajakan. 
  • Seluruh materi pada tingkat yang dipilih diujikan dalam satu waktu. 
  • Peserta dinyatakan lulus atau tidak lulus. 
  • Passing grade ditetapkan sebesar 60 dari skala 0 sampai 100. 

Baca Juga: Perbedaan Uji Kompetensi vs Ujian Profesi Konsultan Pajak

FAQ Seputar Uji Kompetensi Perpajakan 2026 

1. Apakah uji kompetensi perpajakan masih harus dilakukan secara berjenjang? 

Tidak. Peserta dapat langsung memilih tingkat A, B, atau C sesuai dengan kompetensinya. Namun, semakin tinggi tingkat yang dipilih, semakin luas materi yang akan diujikan. 

2. Jika langsung memilih tingkat B, apakah materi tingkat A ikut diujikan? 

Ya. Peserta tingkat B akan diuji atas materi tingkat A dan tingkat B. Begitu pula peserta tingkat C akan diuji atas materi tingkat A, B, dan C. 

3. Apakah kode etik masih menjadi materi uji kompetensi BPPK? 

Tidak. Kode etik profesi tidak lagi menjadi bagian dari uji kompetensi yang diselenggarakan BPPK. Materi tersebut akan masuk dalam ujian profesi konsultan pajak yang diselenggarakan oleh asosiasi konsultan pajak. 

4. Berapa nilai minimal untuk lulus uji kompetensi? 

BPPK menetapkan passing grade sebesar 60 pada skala nilai 0 sampai 100. 

5. Apa yang diperoleh peserta setelah lulus tingkat C? 

Peserta yang lulus tingkat C akan memperoleh Surat Keterangan Kompetensi (SKK) tingkat C yang menunjukkan kompetensi pada cakupan perpajakan yang lebih luas. 

Baca Juga Berita dan Artikel Pajakku Lainnya di Google News