Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan bahwa Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) telah memproses jutaan transaksi sejak mulai beroperasi pada 25 September 2026. Namun, besarnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari transaksi tersebut hingga kini belum dapat dipastikan.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, DJP masih melakukan rekonsiliasi data transaksi bersama PT Jalin Pembayaran Nusantara selaku penyelenggara SPP-TDLN. Proses ini diperlukan untuk memastikan kesesuaian data transaksi sekaligus mengetahui realisasi penerimaan PPN melalui sistem tersebut.
Bimo memperkirakan laporan kinerja SPP-TDLN, termasuk data penerimaan PPN, baru dapat diperoleh pada akhir November 2026. Dengan demikian, DJP belum bisa menyampaikan angka pasti mengenai penerimaan pajak yang telah terkumpul sejak sistem mulai beroperasi.
DJP Masih Rekonsiliasi Data Transaksi dan Penerimaan PPN
Sejak diluncurkan, SPP-TDLN telah digunakan untuk memproses jutaan transaksi pembelian barang dan jasa digital dari luar negeri. Transaksi tersebut terus dipantau DJP karena menjadi bagian dari aktivitas ekonomi digital yang dikenakan PPN sesuai ketentuan perpajakan.
Meski pemantauan transaksi berjalan, penyampaian realisasi penerimaan PPN masih menunggu hasil rekonsiliasi dengan PT Jalin. Bimo menjelaskan bahwa PT Jalin selaku penyelenggara akan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan pemungutan pajak melalui sistem tersebut.
Beberapa aspek yang masih dalam proses koordinasi antara DJP dan PT Jalin meliputi:
- Rekonsiliasi transaksi: Pencocokan data transaksi yang telah diproses melalui SPP-TDLN.
- Realisasi penerimaan PPN: Penghitungan penerimaan pajak dari transaksi digital luar negeri.
- Pemantauan transaksi: Pengawasan terhadap pembelian barang dan jasa digital dari luar negeri yang menjadi objek PPN.
- Keandalan sistem: Memastikan SPP-TDLN dapat mendukung proses pemungutan PPN secara optimal.
Baca Juga: SPP-TDLN Bakal Diperluas ke 30 Bank Swasta, Ini Skemanya
DJP Siapkan 30 Penerbit Tambahan sebagai Pemungut PPN
Di tengah proses rekonsiliasi data, DJP juga berencana memperluas cakupan pemungutan PPN melalui SPP-TDLN. Berdasarkan PMK 49/2026, DJP akan kembali menunjuk 30 pihak lain atau penerbit (issuer) sebagai pemungut PPN.
Saat ini, seluruh calon issuer tersebut masih mempersiapkan implementasi sistem. Sebagian di antaranya telah memasuki masa stabilisasi sistem (stabilization period), sedangkan pihak lainnya masih berada dalam tahap penyiapan sistem.
Masa stabilisasi merupakan tahap untuk memastikan sistem berjalan dengan baik sebelum digunakan secara penuh. DJP berharap seluruh calon penerbit dapat segera menyelesaikan persiapannya agar penunjukan sebagai pemungut PPN dapat dilakukan.
Adapun tahapan yang sedang dijalani para calon issuer meliputi:
- Penyiapan sistem: Mempersiapkan infrastruktur dan sistem untuk mendukung pemungutan PPN melalui SPP-TDLN.
- Stabilisasi sistem: Memastikan sistem berjalan dengan baik sebelum memasuki tahap operasional penuh.
- Penunjukan resmi: Calon issuer yang telah memenuhi kesiapan akan diproses untuk ditunjuk sebagai pemungut PPN sesuai ketentuan yang berlaku.
Enam Pihak Sudah Ditunjuk sebagai Pemungut PPN
Hingga November 2026, DJP telah menunjuk enam pihak sebagai pemungut PPN melalui SPP-TDLN. Jumlah tersebut terdiri atas lima bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan satu perusahaan teknologi finansial.
Kelima bank yang telah ditunjuk adalah Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI. Sementara itu, satu perusahaan teknologi finansial yang masuk dalam daftar tersebut adalah LinkAja.
Dengan rencana penunjukan 30 penerbit tambahan, jumlah pihak yang terlibat dalam pemungutan PPN transaksi digital luar negeri berpotensi bertambah. Perluasan ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pemungutan PPN melalui SPP-TDLN.
Sementara itu, besarnya penerimaan PPN dari jutaan transaksi yang telah diproses masih menunggu laporan hasil rekonsiliasi DJP dan PT Jalin. Data tersebut diperkirakan tersedia pada akhir November 2026.
Baca Juga: SPP-TDLN Berlaku, Begini Mekanisme Pemungutan PPN
FAQ Seputar SPP-TDLN
1. Apa itu SPP-TDLN?
SPP-TDLN merupakan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri yang digunakan untuk mendukung pemungutan PPN atas transaksi pembelian barang dan jasa digital dari luar negeri.
2. Sejak kapan SPP-TDLN beroperasi?
SPP-TDLN mulai beroperasi pada 25 September 2026. Sejak saat itu, sistem tersebut telah memproses jutaan transaksi.
3. Berapa penerimaan PPN yang telah terkumpul melalui SPP-TDLN?
Hingga November 2026, DJP belum mengumumkan angka pasti penerimaan PPN melalui SPP-TDLN. Data tersebut masih dalam proses rekonsiliasi bersama PT Jalin Pembayaran Nusantara dan diperkirakan tersedia pada akhir November 2026.
4. Siapa saja pihak yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN melalui SPP-TDLN?
DJP telah menunjuk enam pihak, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, BSI, dan LinkAja.
5. Apakah jumlah pemungut PPN melalui SPP-TDLN akan bertambah?
Ya. DJP sedang mempersiapkan penunjukan 30 pihak lain atau penerbit sebagai pemungut PPN. Para calon issuer tersebut masih menjalani tahap penyiapan dan stabilisasi sistem sebelum ditunjuk secara resmi.













